Politisi Partai Demokrat ini menyarankan pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) berkala sebagai instrumen intervensi pasar yang efektif untuk memulihkan daya beli masyarakat kelas bawah.

“Keluhan masyarakat terkait mahalnya harga sembako harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah perlu terus melakukan intervensi melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah secara rutin agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Ardianto di Muara Teweh, Jumat (19/6/2026).

Ardianto menguraikan, pengendalian inflasi harus menyasar sektor hulu melalui subsidi benih, pupuk, serta bantuan biaya angkut bagi produsen komoditas lokal. Skema penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada bahan pokok tertentu juga dinilai mendesak untuk menekan spekulasi harga.

“Ketahanan pangan daerah harus diperkuat dari sektor hulu. Jika petani mendapatkan dukungan yang memadai, maka produksi akan meningkat dan pasokan kebutuhan pangan dapat lebih terjamin,” cetusnya.

Pada jalur hilir, politisi ini meminta Satgas Pangan mengintensifkan inspeksi mendadak ke gudang-gudang penyimpanan guna memberantas praktik penimbunan barang yang memicu kelangkaan buatan. Langkah proteksi sosial berupa penyaluran cadangan beras pemerintah juga wajib dipercepat bagi keluarga rentan.

Dalam jangka panjang, kemandirian sektor pertanian di Kabupaten Barito Utara harus digenjot agar ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap. “Tujuan akhirnya adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia. Dengan langkah yang terukur dan berkelanjutan, kita optimistis inflasi dapat dikendalikan,” pungkas Ardianto. (pri)

Artikel Harga Pangan Melonjak, DPRD Barut Dorong Satgas Pangan Intervensi pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Perdamaian ini melibatkan Arief Ripan Mantovani (pihak pertama) dan Kharisma Wahyu Baskoro (pihak kedua), selaku perwakilan dari PT Suprabari Mapanindo Mineral (SMM), dan difasilitasi oleh jajaran Polsek serta disaksikan langsung oleh Kepala Desa Lemo I, Nuripansyah.

Peristiwa yang menjadi latar belakang perdamaian ini terjadi pada Kamis, 6 Maret 2025, sekitar pukul 15.20 WIB di Jalan Hauling PT SMM Km.26. Saat itu, pihak pertama diduga melakukan tindakan yang mengganggu aktivitas pertambangan yang telah memiliki izin resmi.

Melalui mediasi yang intensif dan disertai kesadaran untuk menjaga ketertiban, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dalam surat kesepakatan, pihak pertama mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Jika terbukti mengulangi, ia menyatakan siap menghadapi proses hukum.

Langkah ini diapresiasi oleh berbagai pihak sebagai bentuk nyata penerapan pendekatan damai dan dialogis dalam menyelesaikan konflik di tingkat akar rumput. Kepala Desa Lemo I, Nuripansyah, berharap perdamaian ini menjadi titik balik untuk menjaga hubungan harmonis antara warga dan pelaku usaha.

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Kesepakatan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menjaga iklim damai di desa kami,” ujarnya.

Perdamaian ini juga menjadi contoh baik bagi penyelesaian sengketa di daerah rawan konflik kepentingan seperti kawasan pertambangan. Dengan pendekatan dialogis dan melibatkan aparat, tokoh masyarakat, dan para pihak yang bersengketa, solusi damai bisa tercapai tanpa harus berujung pada proses hukum yang panjang. (fiz)

Artikel Sengketa Pertambangan di Desa Lemo I Diselesaikan Secara Damai pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Peresmian ini menjadi simbol keberhasilan sinergi antara PT Suprabari Mapanindo Mineral (SMM) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), pemerintah daerah, serta masyarakat. Hadir dalam peresmian tersebut Deputy Director PT SMM, Robian Magabe, dan Kepala KUA Kecamatan Teweh Tengah, Ridho Ansyari, yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara.

Masjid yang dibangun di atas lahan wakaf seluas 2.500 meter persegi dengan total luas bangunan 23 x 26 meter ini mengalami berbagai tantangan selama proses pengerjaan, termasuk kendala banjir yang menyebabkan terhambatnya pembangunan. Namun, dengan semangat gotong royong dan dukungan lintas sektor, proyek yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 4,5 miliar ini berhasil diselesaikan.

Ketua Pengurus Masjid Al Hidayah, Rahmad Jekur, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk dana maupun dukungan moril.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini,” ujarnya.

Momen peresmian tidak hanya menjadi seremoni seremonial semata. Acara juga diisi dengan tausiah dari tokoh agama asal Kelua, Kalimantan Selatan, Guru Yannor, serta kegiatan buka puasa bersama. PT SMM turut membagikan 1.000 paket berbuka puasa bagi warga Desa Bintang Ninggi II dan sekitarnya, sebagai bagian dari wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan.

Ridho Ansyari, dalam sambutannya, mengapresiasi semangat kolaboratif yang terjalin dalam pembangunan masjid ini. Ia berharap kehadiran Masjid Al Hidayah tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan yang mempererat ukhuwah Islamiyah di desa tersebut.

“Semoga masjid ini dapat menjadi tempat ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memakmurkan kehidupan beragama di Desa Bintang Ninggi II,” ucapnya.

Peresmian Masjid Al Hidayah menjadi bukti bahwa kerja sama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat mampu menghadirkan fasilitas publik yang bermanfaat jangka panjang, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual dan sosial di tengah masyarakat pedesaan. (fiz)

Artikel Sinergi CSR dan Masyarakat: Masjid Al Hidayah Desa Bintang Ninggi II Diresmikan pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menggelar kegiatan sosialisasi TPPK di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Sabtu (8/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi sekaligus memperkuat peran sekolah dalam menangani dan mencegah kekerasan.

Kegiatan yang berlandaskan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ini diikuti oleh 219 sekolah, terdiri dari 177 SD dan 42 SMP.

Ketua panitia kegiatan, Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Barito Utara, H. Ikhsanul Agus Wahyudi, menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi ini agar setiap sekolah memiliki kesiapan dalam menghadapi potensi kekerasan di lingkungan belajar.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap sekolah dapat lebih siap dan sigap dalam mencegah serta menangani kekerasan demi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa dan tenaga pendidik,” ujarnya.

Narasumber utama dalam kegiatan tersebut adalah Dr. Rusnani, M.Pd dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang membawakan materi terkait strategi dan implementasi pencegahan serta penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Barito Utara mendorong seluruh satuan pendidikan untuk aktif mengambil peran dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mendukung proses belajar-mengajar yang sehat, dan melindungi seluruh warga sekolah dari potensi kekerasan. (fiz)

Artikel Sekolah Didorong Aktif Ciptakan Lingkungan Aman Melalui Penguatan Peran TPPK pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Hj. Sri Neni Trianawati, anggota DPRD yang juga berasal dari Partai Golkar, menilai pelantikan ini sebagai langkah penting dalam memastikan hak atas tanah bagi masyarakat Barito Utara. Ia menekankan bahwa sertipikasi tanah bukan hanya soal legalitas, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kepastian hukum.

“Dengan adanya sertipikat tanah yang sah, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan, mengembangkan usaha, atau bahkan mengoptimalkan penggunaan lahan mereka. Hal ini sangat penting untuk mendorong kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya pada Kamis (9/1/2025).

Sri Neni juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah yang menargetkan 500 bidang tanah untuk disertipikatkan dalam program PTSL 2025, yang kali ini menyasar tiga kelurahan di Barito Utara. Menurutnya, langkah ini sangat penting dalam mewujudkan pemerataan akses pertanahan yang transparan dan adil.

“PTSL 2025 membuka peluang bagi banyak keluarga untuk memiliki kepastian hukum atas tanah mereka. Program ini juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mendukung pembangunan yang inklusif,” tambahnya.

Selain itu, Sri Neni menyambut baik inovasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Barito Utara dengan penerapan sertipikat tanah elektronik yang pertama kali diluncurkan tahun ini. Menurutnya, digitalisasi ini akan mempercepat proses administrasi dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, serta mendukung upaya transparansi yang lebih baik dalam pelayanan publik.

“Melalui sertipikat elektronik, masyarakat tidak hanya mendapat kemudahan dalam pengurusan dokumen, tetapi juga merasakan manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), perangkat desa, dan kelurahan dalam mendukung kelancaran program PTSL ini. Sinergi tersebut, menurutnya, adalah kunci untuk mencapai target sertipikasi tanah yang dapat membawa dampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Barito Utara.

Pelantikan Tim Panitia Ajudikasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Barito Utara, Primanda Jayadi, menandai dimulainya tahapan-tahapan penting dalam pelaksanaan PTSL 2025 yang diharapkan memberikan hasil positif bagi masyarakat serta perkembangan daerah. (fiz)

Artikel Program PTSL 2025 Sangat Penting untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Panglima TNI menegaskan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dipasang di lahan Makodim 1013 Mtw, Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah tidak dicopot secara paksa.

Menurut Yudo, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho tersebut.

“Mungkin seolah-olah dicopot itu paksa dicopot, jadi tidak…kemarin dari Dandim sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya, dari perwakilan partai, dengan Satpol PP juga dengan Pak Bupati sudah disampaikan, jadi dilepas disaksikan oleh mereka, nek dicopot kesannya langsung digaruk, copot. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada,” kata Yudo di Bandung, Jawa Barat, Senin (17/7/2023).

Yudo menekankan soal netralitas TNI dalam pemilu. Ia mengaku sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit.

Salah satunya, prajurit diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

“Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata dipasang di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu,” katanya.

Ia mengatakan pencopotan baliho itu sudah sesuai mekanisme. Yudo pun meminta semua pihak untuk menghargai netralitas TNI.

“Melepas dengan mekanisme yang ada, kita juga menghargai, menghormati. Tapi juga hargai kami, bahwa kami sudah menyatakan TNI adalah netral. Dari awal kita sampaikan kepada jajaran memulai dari saat sekarang netralitas TNI harus ditegakkan,” katanya.

Sebelumnya, dalam keterangan resminya Puspen TNI pun telah menjelaskan kronologi pencopotan banner foto Ganjar yang terjadi pada 15 Juli 2023 sekitar pukul 17.45 WIB.

Pada sekitar pukul 09.49 WIB Dandim 0103/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko mendapat pesan WhatsApp dari putra Bupati Barito Utara, Ahmad Gunadi, tentang permohonan izin memasang banner kegiatan festival musik di lahan Kodim 1013/Mtw dengan melampirkan foto lokasi yang dimaksud.

Dandim yang melihat foto tersebut merasa janggal karena menyadari ada banner foto Ganjar di sebelahnya. Dandim lantas memerintahkan Pasilog berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopotnya.

Kapuspen TNI, Laksma Julius Widjojono, dalam keterangan resminya, Minggu (16/7/2023) menjelaskan bahwa baliho tersebut berada di lahan Makodim Muara Teweh.

“Saya sudah cek ke lokasi, lahan tersebut adalah lahan TNI, jadi benar tindakan personel TNI tersebut,” katanya.

“Pencopotan banner foto Balon Capres Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Mtw pada Sabtu 15 Juli 2023 adalah demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu tahun 2024,” kata Julius Widjojono.

Puspen TNI mengatakan jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah mengarahkan dan menekankan kepada prajurit TNI selalu berkomitmen netral untuk Pemilu 2024.

Ada lima penekanan dari Panglima TNI, pertama yaitu tak memihak dan memberi dukungan bagi partai politik mana pun termasuk pasangan calon yang diusung.

Kedua, tak memberikan fasilitas tempat atau sarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik sebagai sarana kampanye.

Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih dilarang memberi arahan menentukan hak pilih. Keempat, tidak memberi tanggapan atau komentar terhadap hasil hitung cepat sementara dari lembaga survei.

Terakhir, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlihat politik praktis, memihak dan memberi dukungan kepada pasangan calon serta partai politik.

Pencopotan ini sebelumnya viral dalam video di media sosial yang memperlihatkan baliho Ganjar diturunkan pihak Danramil Muara Teweh atas perintah Dandim Barito Utara.

Dalam video yang beredar Minggu (16/7/2023) dinarasikan bahwa Dandim Muara Teweh Anti Ganjar Pranowo.

“Apakah sang komandan anti dengan Capres Ganjar?? Apakah dia sedang cari perhatian agar di lihat oleh Capres yg lain?? Apakah justru ada perintah dari pimpinan untuk membela salah Capres dengan cara menurunkan baliho Ganjar??” kata narasi dalam video yang beredar.

“Penurunan baliho secara semena-mena dan menekan pengawas pemilu oleh oknum komandan kodim ini membuat kita prihatin. Kita harus ingat, baliho itu adalah wujud legalitas dan resmi, merupakan sarana menginformasikan calon pemimpin kita,” jelas narasi video.

Inisiatif menertibkan baliho seharusnya dilakukan dengan transparansi, arah yang jelas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kita meminta agar tindakan represif tidak mendominasi, dan adanya penghormatan terhadap hak berpendapat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi,” lanjut narasi tersebut. (*/jnp)

Artikel Viral Pencopotan Baliho Ganjar di Muara Teweh, Ini Kata Panglima TNI pertama kali tampil pada Kantamedia.com.