Palangka Raya, kantamedia.com – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, menegaskan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dan berkolaborasi mengawal keberhasilan berbagai program strategis Pemerintah Provinsi Kalteng.
Hal ini disampaikannya saat Audiensi Penyampaian Atensi Hasil Pengawasan BPKP di Aula Eka Hapakat, Lantai III, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (24/4/2025).
Menurut Ilham, keberhasilan pembangunan di daerah tak lepas dari dukungan sistem pengawasan yang kuat dan adaptif, terutama dalam pengelolaan program-program prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat. “BPKP siap mendampingi, tidak sekadar mengawasi, tetapi menjadi mitra strategis dalam memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan,” ujar Ilham.
Ia menyoroti lima fokus sinergi yang menjadi perhatian bersama antara BPKP dan Pemerintah Daerah. Pertama, dukungan terhadap program Lumbung Pangan Nasional yang menjadikan Kalteng sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional. “Kami akan kawal dari sisi tata kelola, efektivitas anggaran, serta mitigasi risikonya agar tujuan jangka panjang ketahanan pangan benar-benar tercapai,” ungkapnya.
Kedua, Ilham menyatakan BPKP Kalteng akan turut memperkuat akuntabilitas pada pelaksanaan Program Huma Betang Sejahtera sebagai program prioritas berbasis kearifan lokal yang mencakup penguatan ekonomi masyarakat adat, desa inklusif, dan pelestarian budaya. “Pengawasan yang dilakukan akan disesuaikan dengan pendekatan kontekstual, karena kearifan lokal adalah kekuatan daerah yang perlu dilindungi dan dikelola secara profesional,” jelasnya.
Ketiga, ia menyebut dukungan terhadap kebijakan nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan pemerintah pusat. Kalteng, kata dia, menjadi salah satu daerah yang akan menjalankan pilot program MBG dengan skema kolaboratif antarinstansi. “Di sinilah pentingnya Government Accountability Support System (GASS) yang sedang kami dorong, agar intervensi program MBG tepat sasaran dan terdokumentasi dengan baik,” kata Ilham.
Keempat, percepatan penurunan stunting juga menjadi fokus perhatian pengawasan BPKP. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan stunting bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga integrasi data dan aksi lintas sektor. “Kami akan terus berkoordinasi dengan Bappeda, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memastikan efektivitas program intervensi gizi dan lingkungan sehat,” tambahnya.
Terakhir, Ilham memperkenalkan platform Government Accountability Support System (GASS) sebagai inovasi kolaboratif antara BPKP dan Pemda yang mampu meningkatkan integrasi, transparansi, dan akuntabilitas program prioritas daerah. “Kami dorong agar GASS dimanfaatkan optimal, karena sistem ini mendukung monitoring real time dan pengambilan keputusan berbasis data,” tuturnya.
Menutup sambutannya, Kepala BPKP Kalteng mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk terbuka terhadap pengawasan dan menjadikan evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. “Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang tidak takut dievaluasi, karena dari sanalah kita belajar dan tumbuh lebih baik,” pungkasnya.
Acara audiensi ini turut dihadiri oleh Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, Inspektur Provinsi Kalteng, para Staf Ahli Gubernur, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalimantan Tengah. (daw)
