Korlantas Polri membantah kabar yang beredar luas di media sosial mengenai rencana razia atau penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disebut akan digelar dari rumah ke rumah pada akhir September 2026. Pihak kepolisian memastikan informasi tersebut tidak berdasar dan termasuk kategori hoaks.

Narasi yang beredar menyebutkan bahwa operasi gabungan antara kepolisian dan perusahaan pembiayaan (finance) akan menyasar sejumlah kategori kendaraan, di antaranya kendaraan dengan STNK atau pajak yang telah mati, kendaraan yang berstatus sengketa kredit, kendaraan tanpa kelengkapan dokumen resmi, hingga kendaraan hasil over-kredit ilegal yang berpindah tangan tanpa sepengetahuan pihak leasing.

Bantahan resmi disampaikan Korlantas melalui akun Instagram @korlantaspolri.ntmc. Dalam unggahan yang dikutip Rabu (16/9/2026), disebutkan bahwa klaim mengenai razia gabungan polisi dan perusahaan pembiayaan pada akhir September 2026 tersebut tidak benar dan sama sekali bukan pengumuman resmi dari institusi manapun.

Pemeriksaan Kendaraan Harus Sesuai Prosedur

Korlantas menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan kendaraan bermotor oleh aparat kepolisian tunduk pada aturan yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 dan Pasal 265 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemeriksaan di jalan hanya boleh dilakukan oleh petugas kepolisian dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas, dengan sejumlah syarat wajib: membawa surat perintah tugas, mengenakan seragam beserta atribut resmi, serta menjalankan pemeriksaan di lokasi dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Terkait dokumen, Korlantas menegaskan bahwa BPKB bukan termasuk dokumen yang wajib dibawa saat berkendara. Pasal 106 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 hanya mewajibkan pengendara menunjukkan STNK atau STCK, SIM, bukti lulus uji berkala bagi kendaraan wajib uji, dan/atau bukti sah lainnya saat diperiksa di jalan.

Penggeledahan Rumah Tak Bisa Sembarangan

Korlantas juga meluruskan narasi soal potensi penggeledahan rumah warga yang menunggak pajak kendaraan. Merujuk Pasal 112 hingga Pasal 114 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan tindak pidana. Dengan demikian, tunggakan pajak kendaraan semata tidak bisa dijadikan alasan bagi petugas untuk menggeledah rumah secara pidana.

Penarikan Kendaraan Kredit Wajib Lewat Jalur Hukum

Pada aspek lain, Korlantas menekankan bahwa penarikan kendaraan yang masih dalam masa kredit tidak boleh dilakukan secara sepihak atau sewenang-wenang. Proses eksekusi terhadap kendaraan yang menjadi jaminan fidusia harus berpedoman pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Jika debitur dan kreditur tidak mencapai kesepakatan soal wanprestasi dan debitur enggan menyerahkan kendaraan secara sukarela, maka perusahaan pembiayaan wajib menempuh mekanisme eksekusi melalui jalur pengadilan. Korlantas menegaskan bahwa kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penagih utang bagi perusahaan pembiayaan mana pun.

“Dengan demikian, narasi mengenai adanya razia kendaraan dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 oleh tim gabungan polisi dan pihak finance tidak memiliki dasar hukum dan bukan kebijakan resmi,” tulis Korlantas Polri dalam keterangannya.

Imbauan kepada Masyarakat

Menyikapi beredarnya kabar tersebut, Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi dan selalu memastikan kebenarannya melalui kanal resmi, baik dari Polri, Samsat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), maupun perusahaan pembiayaan terkait.

Masyarakat juga diminta untuk terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke instansi resmi sebelum menyerahkan dokumen asli maupun uang kepada pihak mana pun yang mengatasnamakan petugas.

“Apabila ada pihak yang datang dengan mengatasnamakan operasi tersebut, masyarakat berhak meminta identitas dan surat tugas serta melakukan konfirmasi kepada instansi resmi sebelum menyerahkan kendaraan, dokumen asli ataupun uang. Saring sebelum sharing. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pernyataan Korlantas Polri. (*/pri)

Artikel Viral Kabar Razia Pajak Kendaraan Door To Door, Ini Kata Korlantas pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Faktanya, seluruh proses pendaftaran dan seleksi CPNS 2026 hanya akan dilakukan melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik BKN. Alamat portal resmi tersebut adalah https://sscasn.bkn.go.id.

Melansir liputan6, berikut sejumlah hoaks seputar pendaftaran CPNS 2026 yang telah diverifikasi kebenarannya:

1. Link Pendaftaran CPNS Kemendagri pada 11 Januari-7 Februari 2026

Beredar postingan di media sosial klaim link pendaftaran CPNS di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 11 Januari – 7 Februari 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 15 Januari 2026.

Berikut isi unggahannya:

“BUKA ! PENDAFTARAN CPNS KEMENTERIAN DALAM NEGRI 2026

Bergabung lah dalam pasukan pembina keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia

Pendaftaran 11 Januari s/d 7 February Info Pendaftaran https://cpnsp3k.rhbapk.com/”

Unggahan disertai poster dengan tulisan:

“PENDAFTARAN CPNS KEMENTERIAN DALAM Negeri

11 JANUARI-7 FEBRUARI 2026

LULUSAN SMA/SEDERAJAT, D3 & S1 PENEMPATAN SELURUH WILAYAH INDONESIA”

Jika tautan pendaftaran diklik, akan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta sejumlah identitas pribadi seperti nama hingga nomor Telegram.

2. Tautan Pendaftaran CPNS 2026 di 6 Kementerian Ini

Beredar postingan di media sosial klaim link pendaftaran CPNS 2026 di enam kementerian. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 8 Januari 2026.

Berikut isi unggahannya:

“INFO PENTING CPNS 2026

Formasi CPNS 2026 telah resmi dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

1. Kementerian Kesehatan: 8.000 formasi untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 5.500 formasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang berkualitas

3. Kementerian Pertanian: 3.200 formasi untuk pengembangan sektor pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 1.500 formasi untuk penanganan masalah lingkungan

5. Kementerian Perhubungan: 2.000 formasi untuk menyediakan tenaga kerja yang handal di bidang transportasi

6. Petugas Lapas, Petugas Imigrasi

Pendaftaran CPNS 2026 akan dilakukan secara daring. Seleksi akan meliputi tes kompetensi dasar (TWK, TIU, TKP) dan tes kompetensi bidang.”

Postingan disertai poster dan menu daftar. Saat menu daftar diklik akan muncul link berikut:

“https://daftarsekarngjuga.gillyii.com/?fbclid=IwY2xjawPUGVRleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwyNTYyODEwNDA1NTgAAR6XG3eBcSx-V-BseRg3dRPky2USOL0HPgaCkptT3xQlSGwvC1UZzbUbopOwOA_aem_FxQuG8ZQXORZOaeoqyVNYw”

Link tersebut mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta sejumlah identitas pribadi seperti nama hingga nomor Telegram.

3. Link Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2026

Beredar di media sosial postingan klaim link pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2026. Postingan tersebut beredar di salah satu akun TikTok pada 30 Desember 2025.

Berikut isi unggahannya:

“PENDAFTARAN CPNS DINAS PERHUBUNGAN 2026 RESMI DIBUKA

PERSYARATAN:

1.Laki-Laki & Perempuan

2. Lulusan SMA/SMKA/D3/S1-S3

3.Usia Min 18 Tahun Maks 45 Tahun

4.Sehat Jasmani Rohani & Berkelakuan Baik

5. Penempatan Daerah Masing-Masing Domisili Peserta

PENDAFTARAN GRATIS TIDAK ADA BIAYA APAPUN SILAHKAN KLIK WEB DI BIO YANG INGIN MENDAFTAR CPNS 2025!”

Unggahan menyertakan poster yang berisi tulisan sebagai berikut:

“RESMI TELAH DIBUKA PENDAFTARAN CPNS DINAS PERHUBUNGAN 2026

UNTUK SMA SMK D3 S1

25 DESEMBER 2025 – JANUARI 2026″

Ketika link di bio diklik, mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital dan meminta data pribadi seperti nama dan nomor Telegram. (*)

Artikel Deretan Hoaks Terbaru Seputar Pendaftaran CPNS 2026 yang Beredar di Medsos pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Hoaks mengenai tautan pendaftaran guru Sekolah Rakyat marak beredar di berbagai platform media sosial, khususnya Facebook. Tautan palsu ini secara menyesatkan diklaim sebagai jalur resmi untuk mendaftar sebagai tenaga pendidik di program Sekolah Rakyat.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi merugikan masyarakat yang tidak waspada. Sumber resmi seperti situs web kementerian terkait harus menjadi rujukan utama.

Banyak ditemukan penyebaran hoaks link pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 ini. Tautan yang beredar tidak mengarah pada laman resmi Kementerian Sosial atau instansi pemerintah terkait lainnya. Sebaliknya, tautan tersebut justru meminta data pribadi sensitif seperti nama lengkap, nomor telepon, bahkan nomor Telegram pengguna.

Modus operandi hoaks ini adalah dengan memancing calon pendaftar agar mengklik tautan dan mengisi formulir digital palsu. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa klaim pendaftaran guru Sekolah Rakyat melalui link di media sosial adalah tidak benar. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Penyebaran hoaks link pendaftaran guru Sekolah Rakyat ini memanfaatkan antusiasme masyarakat untuk berkontribusi di sektor pendidikan. Tautan palsu yang disebarkan seringkali didesain menyerupai formulir pendaftaran resmi, namun tujuan utamanya adalah mengumpulkan data pribadi pengguna. Hal ini berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan siber seperti penipuan atau penyalahgunaan identitas.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim pendaftaran guru Sekolah Rakyat melalui tautan di media sosial adalah tidak benar. Ini merupakan bukti nyata bahwa informasi yang beredar luas belum tentu akurat.

Misalnya, hoaks link pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 yang beredar di Facebook. Saat tautan tersebut diklik, pengguna akan diarahkan ke sebuah formulir digital yang meminta identitas penting. Penting untuk diingat bahwa instansi resmi tidak akan meminta data sensitif melalui tautan yang tidak jelas sumbernya atau platform media sosial.

Bahaya utama dari hoaks link pendaftaran guru Sekolah Rakyat ini adalah risiko kebocoran data pribadi. Informasi seperti nama lengkap dan nomor telepon dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, verifikasi sumber informasi sebelum memberikan data pribadi adalah langkah krusial untuk melindungi diri dari potensi penipuan.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah memberikan klarifikasi resmi terkait proses rekrutmen tenaga pendidik untuk program Sekolah Rakyat. Berdasarkan penjelasan Kemensos, tenaga pendidik akan direkrut dari guru-guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ini menegaskan bahwa proses seleksi tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka via tautan di media sosial.

Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Kementerian PANRB, dan BKN. Tujuan utama program ini adalah menyediakan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh anak bangsa. Khususnya, program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan meraih pendidikan yang layak.

Proses rekrutmen guru Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan. Ini bukan sekadar program pendaftaran guru biasa, melainkan sebuah komitmen untuk memastikan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Masyarakat diharapkan memahami jalur resmi ini dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak valid. (*)

Artikel Waspada Hoaks Link Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

“Mohon perhatiannya Group HP yg di kanan atas dekat titik 3 itu ada garis² dari atas ke bawah ber bentuk kotak (dalam lingkaran) berarti di *group tsb ada hecker nya* Tapi kalau sebelah dekat titik 3 ada gambar gagang tilp *group tsb nggak ada hecker nya* Coba periksa semua group yg njenengan punya. Jangan pernah ikut bergabung di telepon group krn bisa menguras isinya Di group ini ada hacker ngintip, hati² bila ada permintaan yg aneh², isi data,pinjam uang dll. Saran bubarkan dulu GWA ini admin buat yg baru lagi,” bunyi pesan berantai tersebut.

Ahli keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut informasi yang disampaikan pesan broadcast tersebut tidak benar. Ikon yang dimaksud merupakan fitur pesan suara di grup WhatsApp.

Fitur obrolan suara ini sendiri hanya tersedia untuk grup Whatsapp dengan jumlah anggota 33 hingga 256 orang. Maka dari itu, ikon tersebut tidak muncul di semua grup WhatsApp.

“Kalau grup yang ada (ikon) teleponnya itu grup di bawah 33 member atau sekitar 30-an lah, sehingga tidak muncul fasilitas voice chat. Kalau grup di atas 33 member keluar gambar ini (ikon voice chat), artinya ada voice chat,” jelas Alfons di akun Instagramnya, Rabu 4/6/2025) yang dikutip Sabtu (7/6/2025).

Dengan fitur voice chat, kata Alfons, anggota grup Whatsapp bisa memulai ruang obrolan dan anggota lain bisa bergabung kemudian.

Ia juga menyinggung fitur voice chat lain di mana ikon voice chat menjadi buram. Hal semacam ini disebut terjadi jika jumlah anggota grup lebih dari 256 orang. “Jadi, tolong bijak dalam mengelola dan menyebarkan informasi. Jangan membuat kepanikan,” tutur Alfons.

Menurut Alfons, sulit mengetahui jika ada hacker atau peretas yang sedang menyusup ke perangkat kita. “Kalau ada hackernya, enggak kelihatan seperti itu. Persis sama. Anda enggak bisa bedakan. Bahkan profile picture-nya sama dengan teman Anda,” tutur Alfons.

“Bedanya dia minta pinjam duit. Kalau Anda pinjamin, dia nggak balikin. Itu hacker,” tandasnya.

Dikutip dari laman WhatsApp, fitur voice chat atau obrolan suara memungkinkan pengguna untuk berbicara secara langsung dengan anggota obrolan grup sambil tetap dapat mengirim pesan di dalam grup. Fitur ini bisa digunakan hanya dengan menekan ikon voice chat di bagian kanan atas.

Setelah Anda memulai obrolan suara, anggota grup akan menerima notifikasi push untuk bergabung, bukan panggilan. Anda dapat melihat siapa saja yang telah bergabung dengan obrolan suara pada banner di bagian bawah layar.

Selain aturan terkait jumlah anggota, ada beberapa catatan terkait fitur ini, salah satunya fitur voice chat hanya tersedia di perangkat utama pengguna.

Kemudian, anggota grup yang tidak berada dalam obrolan suara dapat melihat profil anggota yang berada dalam obrolan suara dari tajuk obrolan dan tab Panggilan. Obrolan suara Whatsapp akan berakhir secara otomatis setelah semua orang keluar dari obrolan. (*)

Artikel Betulkah Pesan Suara Grup WhatsApp Bisa Kuras Rekening? Ini Penjelasan Ahli Keamanan Siber pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Lebih dari sekadar hari libur, Nyepi adalah waktu untuk introspeksi, meditasi, dan pembersihan spiritual bagi masyarakat Hindu Bali. Keheningan ini melambangkan penyucian diri dan lingkungan, serta menjadi awal baru dalam perjalanan spiritual setiap individu.

Berikut adalah rangkaian ritual menjelang Hari Raya Nyepi 2025.

1. Melasti

Beberapa hari sebelum Nyepi, masyarakat Bali melaksanakan upacara Melasti, di mana benda-benda sakral dari pura dibawa ke laut atau sumber air terdekat untuk disucikan. Ritual ini melambangkan pembersihan dari dosa-dosa masa lalu, baik secara individu maupun kolektif. Banyak dari para wisatawan yang ikut melihat dan mengabadikan ritual ini.

2. Parade Ogoh-Ogoh

Pada malam sebelum Nyepi, suasana di Bali berubah drastis dengan parade Ogoh-Ogoh. Boneka raksasa berbentuk makhluk mitologis ini diarak keliling desa, melambangkan pengusiran roh-roh jahat dan energi negatif. Hampir setiap desa di Bali membuat dan menggelar pawai Ogoh-ogoh. Pada akhir pawai, ogoh-ogoh akan dimusnahkan dengan cara dibakar dalam upacara Tawur Kesanga sebagai lambang penyucian.

3. Hari Raya Nyepi

Saat Nyepi tiba, Bali memasuki masa keheningan total. Tidak ada aktivitas di luar rumah, toko-toko tutup, jalanan kosong, bahkan bandara internasional Ngurah Rai pun berhenti beroperasi. Penduduk Bali menghabiskan hari ini dengan berpuasa, bermeditasi, dan berdoa sebagai bentuk refleksi diri. Tidak hanya masyarakat Bali, para wisatawan yang berada di Bali juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar hotel atau penginapan.

Selain ikut melestarikan tradisi Nyepi, para wisatawan juga berkesempatan merasakan pengalaman budaya yang tidak bisa dirasakan di tempat lain. Salah satu tempat yang menawarkan pengalaman unik ini adalah Swarga Suites Bali Berawa. Hotel bintang 5 yang berlokasi di Berawa – Canggu ini menawarkan Paket Nyepi untuk para tamunya dalam merasakan pengalaman Nyepi di Bali.

“Nyepi adalah momen di mana kita bisa merasakan esensi sejati Bali—keindahan, ketenangan, dan spiritualitas yang mendalam,” ujar Chandra Himawan dari Marclan International, manajemen yang menaungi Swarga Suites Bali Berawa.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Nyepi di Swarga Suites Bali Berawa selalu memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para tamu nya. Para tamu menikmati hari penuh ketenangan dengan berbagai aktivitas yang disediakan oleh hotel seperti yoga dan sesi Balinese Massage.

Sebagai perayaan yang unik, Nyepi bukan hanya milik masyarakat Hindu Bali, tetapi juga menjadi momen bagi kita semua untuk menyucikan diri, membuang segala perbuatan buruk, dan memulai kehidupan baru.

Tentang Marclan International

Didirikan pada tahun 2021, Marclan berkomitmen untuk menyebarkan kehangatan hospitality Indonesia melalui tiga brand utama kami: Marclan Hotels & Resorts, F&B Collection, dan Yacht & Boat. Dari pantai yang tenang di Bali, keindahan alam Danau Toba, hingga kehidupan dinamis di Jakarta, setiap properti kami menghadirkan pengalaman yang hangat dan mencerminkan hati serta jiwa Indonesia.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Artikel Mengenal Ritual dan Makna Hari Raya Nyepi di Bali pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Fakta pertama, rokok bukan merupakan produk asli Indonesia. Fakta kedua, rokok kretek yang mengandung cengkeh sama bahayanya dengan rokok putih.Rokok kretek dan rokok putih merupakan sama-sama produk rokok konvensional yang mengandung nikotin, sehingga mengakibatkan efek adiksi (kecanduan).

Asap yang dihasilkan dari kedua jenis rokok tersebut tetap sama yaitu mengandung lebih dari tujuh ribu zat kimia berbahaya penyebab berbagai macam penyakit. Di antaranya penyakit kanker, penyakit pada paru-paru, penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya.

American Cancer Society menyatakan bahwa rokok kretek kerap dikaitkan dengan beragam permasalahan di paru-paru seperti rendahnya kadar oksigen, penumpukan cairan, hingga peradangan.

Faktanya, dalam hal ini, Kemenkes RI telah mengidentifikasi zat berbahaya yang terkandung pada rokok kretek. Misalnya, asap rokok kretek mengandung senyawa toksik, mutagenik, dan karsinogenik. Selain itu, rokok kretek menghasilkan lebih banyak nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit lambung, dan penyakit liver.

Rokok Indonesia (bukan rokok putihan) (red: rokok kretek) itu sebenarnya tidak berbahaya seperti rokok putihan, dan tulisan merokok dapat menyebabkan … dst. itu hanya berlaku untuk rokok putihan, karena rokok Indonesia itu racikannya sudah mengandung ramuan yg menetralisir tar, nikotin. Adapun tulisan itu terus menerus ditulis dan dipropagandakan tujuannya adl agar rokok Indonesia tdk laku lalu pabriknya dijual ke Amerika. sehingga yg kaya nantinya kaum kapitalis asal amerika. dan sekarang pun mulai banyak pabrik yg diakuisisi oleh philip morris, dkk. salah satu dokter ditanya kenapa dia melarang pasiennya merokok, lalu dia mentok tdk bisa menjawab secara ilmiah, ujung2nya dia berkata, ini udah suruhan dari atasan saya.

SUMBER: Akun Facebook dengan nama Syukron Ma’mun Cirebon  https://archive.md/l1xrT  (arsip)

Dengan demikian, klaim bahwa rokok kretek lebih aman daripada rokok putih, tidak benar.

REFERENSI:

1. <a href=”https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic/akibat-asap-rokok” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic/akibat-asap-rokok</a>
2. <a href=”https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/rokok-kretek-vs-rokok-filter/” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/rokok-kretek-vs-rokok-filter/</a>

Artikel Betulkah Rokok Kretek Lebih Aman daripada Rokok Putih? Ini Faktanya pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Menanggapi kabar tersebut, Sarwendah dan pihak PN Jaksel pun angkat bicara.

Sarwendah dan kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, membantah adanya gugatan itu.

Chris Sam Siwu hari ini, Jumat (3/5/2024) juga mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memastikan dan menegaskan tidak adanya gugatan perdata yang dilayangkan Sarwendah kepada Ruben Onsu.

“Nggak ada. Aku nggak ada gugatan apa pun,” tegas Sarwendah ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2024) malam.

Mantan personel girl band Cherrybelle itu mengaku sedih karena munculnya kabar miring terkait rumah tangganya. Sebagai orang tua, ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga perasaan anak-anaknya.

“Aku tuh serba salah. Aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-kenapa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi. Jadi serba salah,” tutur Sarwendah dengan suara bergetar menahan tangis.

“Aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan oleh kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, kalau kliennya tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemberitaan yang beredar saat ini membuat Sarwendah dan keluarga terganggu.

“Klien kami tidak pernah mengajukan gugatan apa pun ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami akan mempertanyakan dasar informasi humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari berita ini klien kami sangat tidak nyaman,” kata Chris Sam Siwu.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, juga memberikan klarifikasi dan meluruskan perihal kabar adanya gugatan Sarwendah kepada Ruben Onsu.

Djuyamto menegaskan sejak awal tidak membenarkan adanya gugatan, tapi baru akan melakukan pengecekan setelah mendapat pertanyaan soal adanya kabar gugatan tersebut.

“Dapat saya sampai klarifikasi atas pemberitaan gugatan perceraian Sarwendah kepada Ruben Onsu. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai sekarang belum ada gugatan perceraian atas nama sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan,” tegas Djuyamto dalam video yang beredar, Jumat (3/5/2024).

“Informasi yang beredar itu, merupakan miss-informasi atas penjelasan saya sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada teman-teman media yang kemarin sore mengkonfirmasi atas informasi tersebut,” sambungnya.

Djuyamto menjelaskan pada Kamis (2/5/2024) dirinya mendapat pertanyaan dari media soal kabar adanya gugatan yang dilayangkan Sarwendah kepada Ruben Onsu. Dia menegaskan saat itu menjawab akan melakukan pengecekan informasi itu lebih dulu.

“Kepada teman-teman media saya jelaskan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu belum ada gugatan masuk atas nama Sarwendah. Kepada teman-teman media, saya sampaikan melalui sistem yang kami punya penyampaian atau gugatan bisa didaftarkan melalui sistem e-court. Makanya kalau belum masuk SIPP bisa saja gugatan itu melalui e-court, belum diinput sistem SIPP makanya akan kami mengatakan akan cek dulu. Itu yang kami sampaikan,” jelas Djuyamto.

“Jadi tidak ada statement saya yang membenarkan adanya gugatan tersebut. Jadi masih tahap checking system yang kami punya. Sore itu saya beritahukan akan saya beritahukan besok pagi kepastiannya. Namun, ternyata pasca-saya menyampaikan statement tersebut beredar berita seolah-seolah humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu itu membenarkan adanya gugatan,” tegasnya.

Sampai pada hari ini, Djuyamto melakukan pengecekan, tidak ada gugatan atas nama Sarwendah dan Ruben Onsu. (*)

Artikel Heboh Kabar Gugat Cerai Ruben Onsu, Ini Kata Sarwendah dan Humas PN Jaksel pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Dalam video tersebut dinarasikan Anies dan Ganjar tidak diperbolehkan menjadi calon presiden lagi hingga waktu yang tidak ditentukan.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“GANJAR PRANOWO DAN ANIES BASWEDAN DIPUTUSKAN OLEH HAKIM MK DILARANG MENCALOKAN DIRI SEBAGAI PRESIDEN DI INDONESIA UNTUK SELAMANYA”

Namun, benarkah Anies dan Ganjar tidak boleh mencalonkan diri kembali menjadi presiden?

Cek fakta

Berdasarkan penelusuran, tidak ada keputusan hakim yang melarang Anies dan Ganjar untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden dikemudian hari.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).

Klaim bahwa MK putuskan Anies-Ganjar tidak boleh mencalonkan diri kembali menjadi Presiden adalah informasi Hoaks. (*/jnp)

Artikel Cek Fakta, MK Putuskan Anies dan Ganjar Tidak Boleh Calonkan Diri Lagi Jadi Presiden pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Klaim foto rumah Ketua KPU Hasyim Asy’ari ambruk menampilkan sebuah bangunan yang terlihat miring dan di depannya terdapat mobil berwana hitam.

Dalam foto tersebut terdapat tulisan “Rumah ketua KPU Hasyim Ashari AMBRUK!!!”

“Memikul dosa yg amat besar”

Foto tersebut diberi keterangan sebagai berikut.

“Rumah’ Hasyim Asy’ari KPU tenggelam Ambruk Adzab Allah’ Satu persatu besok rumah Jokowi Luhut Sembilan naga Ali baba Yg terlibat Curang semua Nya Tenggelam Aamiin ”

Benarkah klaim foto rumah Ketua KPU Hasyim Asy’ari ambruk?

Berdasarkan penelusuran menggunakan Google Image, klaim foto rumah Ketua KPU Hasyim Asy’ari ambruk mengarah pada sejumlah artikel media online, salah satunya berjudul “Warga Cianjur Masih Trauma, Panik Diguncang Gempa 3,3 Magnitudo” yang dimuat situs kumparan.com, pada 11 Juni 2023.

Situs kumparan memuat foto yang komposisinya identik dengan klaim, yaitu rumah yang miring dan mobil hitam.

Foto tersebut diberi keterangan sebagai berikut.

“Warga menyelamatkan barang-barang dari rumah yang rusak akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (22/11/2022). Foto: Aditya Aji/AFP”.

Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul “Langkah Menghadapi Gempa Kala Di Dalam Mobil” yang dimuat situs medcom.id, pada 19 Desember 2022.

Artikel medcom.id memuat foto yang identik dengan klaim.

Foto tersebut diberi keterangan sebagai berikut:

“Gempa dengan magnitudo 5,6 yang terjadi pada Senin, 21 November 2022 siang, terjadi di barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, telah menyebabkan kerusakan rumah dan bangunan di wilayah Cianjur. AFP PHOTO/Adek Berry/Aditya Aji”.

Sumber:

https://kumparan.com/kumparannews/warga-cianjur-masih-trauma-panik-diguncang-gempa-3-3-magnitudo-20ZzsyzkTyF

https://www.medcom.id/otomotif/tips-otomotif/Rb1pA4dN-langkah-menghadapi-gempa-kala-di-dalam-mobil

Artikel Cek Fakta Rumah Ketua KPU Ambruk pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Pada saat ini kita dibombardir dengan begitu banyak informasi. Karena itu, perlu ketelitian untuk mengidentifikasi dan menyaring konten yang dimanipulasi atau salah dan menyesatkan.

Kita tidak bisa menganggap remeh dan percaya begitu saja dengan informasi yang kita temukan di dunia maya. Sebab konten-konten manipulasi yang dibuat oleh AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan, dapat dengan mudah meningkatkan kampanye misinformasi dan disinformasi.

Berikut adalah beberapa cara mengenali misinformasi dan disinformasi di internet

Data Palsu

Penjahat digital memilih menggunakan teknik ini untuk mengontrol dan mengubah informasi tertentu, menyaring fakta dengan memasukkan data palsu atau berita palsu ke dalam diskusi online dan media sosial yang kemudian dapat memengaruhi dunia nyata.

Misalnya, beberapa bentuk penindasan maya (cyber bullying) menggunakan disinformasi online dengan subjek penindasan tersebut mengalami trauma psikologi dan fisik yang nyata. Melalui media sosial, rumor palsu dapat menyebar dengan cepat, melibatkan banyak orang dan menyebarkan lebih banyak penderitaan dan menambah cerita-cerita bohong bagi si korban.

Sumber Disinformasi

Berita dan informasi palsu dapat menyebar melalui berbagai cara. Seperti media online yang menjadi salah satu sumber utama, siapapun baik orang biasa atau Bot dapat berbagi apa saja didalamnya.

Bot yang menyebarkan misinformasi telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, dan sebuah penelitian pada tahun 2018 mengonfirmasi bahwa orang Amerika, sangat setuju dengan dampak negatif Bot yang menyebarkan misinformasi di media sosial.

Tetapi bukan hanya Bot yang diyakinkan untuk menyebarkan informasi palsu, karena sekarang semakin banyak juga artikel atau data yang masih tidak jelas kebenarannya, yang dibagikan ke media sosial dan dilihat oleh pengguna media.

Artikel Cara Mengenali dan Membedakan Misinformasi dan Disinformasi di Internet pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Sebuah video TikTok menarasikan Raffi Ahmad, Atta Halilintar hingga Gus Miftah dilaporkan atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus korupsi Rp3.000 triliun.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“RAFFI AHMAD TERINDIKASI TPPU / TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ada Nama Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Gus Miftah Dalam Pusaran Korupsi 3000 T

INI BUKAN FITNAH, INI REAL RAFFI AHMAD TERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

Namun, benarkah Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Gus Miftah dilaporkan atas kasus korupsi 3000 T Rafael Alun?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, unggahan video tersebut serupa dengan unggahan live streaming di YouTube Rasis Infotainment yang berjudul “LIVE ZAINUL ARIFIN PIHAK PELAPOR PASCA LAPORKAN 8 ARTIS PENERIMA DANA ROBOT TRADING ATG WAHYU KENZO” pada menit 18:51 hingga 20:00 pada 11 April 2023.

Zainul Arifin selaku pengacara para korban robot trading Auto Trade Gold (ATG) melaporkan sebanyak 8 orang tersebut sudah dilaporkan ke pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Kasus penipuan robot trading ini juga menyeret beberapa selebriti Tanah Air diantaranya, Raffi Ahmad, Ryan D’Masiv, dr Tirta, H Faisal, Stefan William, hingga Gus Miftah. Para publik figur ini diduga ikut menerima hasil penipuan dan penggelapan dana serta pencucian uang yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo.

Dalam kasus tersebut, terdakwa penipuan investasi robot trading Auto Trade Gold (ATG) Dinar Wahyu Septian Dyfrig alias Wahyu Kenzo terbukti bersalah dan divonis hukuman penjara selama 10 tahun.

Selain itu, kasus dalam sidang dakwaan kasus korupsi Rafael Alun, berdasarkan surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rafael Alun Trisambodo bersama istrinya Ernie Meike Torondek menerima gratifikasi sebesar Rp18.994.806.137,00 secara bertahap sejak bulan Mei 2002 hingga Maret 2013.

Selain itu, Rafael Alun juga disebut melakukan penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatannya sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan total Rp47,7 miliar, 2.098.365 dolar Singapura, 937.900 dolar AS, dan 9.800 euro. Di samping itu, jaksa meyakini Rafael Alun melakukan TPPU melalui pembelian sejumlah aset berupa tanah, bangunan, dan mobil.

Dengan demikian, klaim Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Gus Miftah dilaporkan atas kasus korupsi 3000 T Rafael Alun merupakan keliru. Tidak ada laporan resmi terbaru yang menyatakan total kasus korupsi hingga TPPU Rafael Alun mencapai 3000 triliun.

Kesimpulan: Narasi Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Gus Miftah dilaporkan atas kasus korupsi Rp3.000 triliun adalah Hoaks

Artikel Cek Fakta! Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Gus Miftah Dilaporkan Atas Kasus Korupsi Rp3.000 Triliun pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Menurutnya, hal tersebut terjadi berdasarkan proses atau cara individu dalam mempercayai sesuatu.

Berdasarkan penelitian yang telah ia lakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa masyarakat lebih percaya dengan hoaks sehingga informasi tersebut juga lebih cepat viral.

“Orang-orang itu lebih tertarik mengklik berita-berita dengan tendensi negatif dibandingkan dengan berita yang positif,” ujar Jay dilansir dari PEN America.

Pernyataan ini juga didukung oleh studi yang dilakukan olehnya bersama rekan-rekannya pada tahun 2023. Melalui data yang dikumpulkan sekitar 105 ribu berita dari Upworthy, situs berita yang didedikasikan untuk mempromosikan hal-hal positif, temuannya adalah kalimat-kalimat negatif dalam berita utama meningkatkan tingkat views atau konsumsi.

Faktor lainnya adalah penggunaan tata bahasa yang menggugah moral atau respons emosional.

Berdasarkan studi yang dilakukan olehnya di tahun 2017, ketika sebuah informasi menyertakan kata-kata yang menimbulkan respons emosional seperti “takut” atau “cinta”, pun kata-kata yang menunjukkan moralitas seperti “kejahatan”, atau bahkan keduanya seperti “pelecehan” dan “dendam”, hasilnya menunjukkan 20 persen lebih menarik perhatian.

Jay juga menjelaskan bahwa informasi atau berita yang memuat hal-hal negatif tentang pihak tertentu, terutama dalam konteks politik, cenderung mendapat lebih banyak perhatian.

“Ada istilah dalam bahasa Jerman yang disebut sebagai schadenfreude, yang berarti kecenderungan untuk menikmati penderitaan orang lain,” tuturnya menambahkan.

Faktor terakhir adalah ekstremisme. Studi terbaru yang dilakukan oleh Jay meneliti terkait bagaimana orang-orang dengan opini paling ekstrem seringkali memposting atau mengunggah lebih banyak dibanding yang lain.

Paparan berlebihan terhadap opini-opini ekstrem tersebut kemudian akan membelokkan persepsi masyarakat tentang realitas dan meningkatkan polarisasi. (*/jnp)

Artikel Studi Psikologi Ungkap Alasan Masyarakat Lebih Percaya Hoaks pertama kali tampil pada Kantamedia.com.