Buntok, kantamedia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menegaskan pentingnya keselarasan arah pembangunan lintas sektor dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Barsel, Khristianto Yudha, saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah di Aula Kantor Bapperida Barsel, Selasa (3/6/2025).
Menurut Khristianto, RPJMD bukan sekadar formalitas, melainkan pijakan strategis yang harus diterjemahkan ke dalam program kerja konkret oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “RPJMD harus menjadi instrumen yang menggerakkan semua OPD agar tidak hanya menyusun program berdasarkan rutinitas, tapi berdasarkan target hasil yang terukur,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa RPJMD lima tahunan ini wajib diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta wajib berpijak pada visi dan misi kepala daerah. Pemkab Barsel sendiri telah menetapkan arah pembangunan melalui visi: “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara.”
“Dari visi itu, telah kami turunkan ke dalam enam misi dan 32 program prioritas yang harus dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan,” tambah Khristianto.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Barsel, Jaya Wardana, menyebut forum ini sebagai tahapan penting untuk menyatukan persepsi antar perangkat daerah agar arah pembangunan tidak melenceng dari tujuan utama.
“Diskusi lintas perangkat ini bertujuan agar seluruh OPD memiliki kesamaan visi dan tidak terjadi tumpang tindih program,” jelasnya.
Ia menambahkan, sinkronisasi program akan dilanjutkan ke tahap pendalaman teknis. Selain itu, penyusunan dokumen RPJMD kali ini ditargetkan selesai maksimal pada Agustus dan sudah dituangkan dalam peraturan daerah, sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kita ingin memastikan bahwa RPJMD Barsel benar-benar partisipatif, terstruktur dan berbasis hasil, karena itu menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan ke depan,” ujarnya.
Menurut Jaya, langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Forum yang berlangsung terbuka ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, seluruh kepala dinas di lingkungan Pemkab Barsel, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang turut memberikan masukan terhadap draf awal RPJMD. (usa)
