95 Persen Desa dan Kelurahan di Pulang Pisau Sudah Proses Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pulang Pisau, Kantamedia.com – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus mengakselerasi pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Bertempat di Aula Banama Tingang Kantor Bupati, Senin (2/6/2025).

Bupati Ahmad Rifa’i memimpin langsung Rapat Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, yang diikuti oleh Sekda, Kepala Dinas Perindagkop UKM, serta seluruh perwakilan perangkat daerah.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan capaian positif dalam pembentukan koperasi di wilayahnya. Dari total 99 desa/kelurahan, sebanyak 95 desa dan 4 kelurahan telah memenuhi proses pembentukan koperasi, dengan 74% di antaranya telah memasuki tahap administrasi dan sedang dalam proses legalisasi melalui notaris.

“Alhamdulillah, Pulang Pisau hari ini sudah 95% desa dan kelurahan memenuhi proses pembentukan koperasi Merah Putih. Saat ini sebagian besar sedang berjalan di tahap notaris, dan kita berharap dalam waktu dekat semua bisa tuntas,” ujar Rifa’i.

Ia menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) juga tengah difinalisasi. Satgas ini akan bertugas mengawal teknis dan pendampingan, terutama dalam memastikan bahwa masing-masing koperasi dibentuk sesuai potensi lokal desa dan didampingi oleh OPD yang relevan.

“Misalnya, jika sebuah koperasi desa ingin bergerak di bidang pertanian, maka Dinas Pertanian akan menjadi pendamping teknisnya. Ini penting agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tapi juga berkelanjutan secara usaha,” jelasnya.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran untuk melaksanakan amanah pemerintah pusat dengan serius dan tuntas, seraya berharap kehadiran koperasi ini benar-benar memberikan manfaat riil bagi masyarakat desa.

“Semoga ini menjadi kebaikan bagi Kabupaten Pulang Pisau ke depannya, khususnya dalam penguatan ekonomi desa,” pungkasnya.

Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa, yang diluncurkan pemerintah pusat dan menjadi prioritas lintas kementerian tahun 2025. (arw)

Bagikan berita ini