Pulang Pisau, Kantamedia.com – Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i, S.Kom. meninjau langsung kondisi jalan rusak yang menghubungkan wilayah Maliku menuju Kecamatan Sebangau Kuala, akses utama yang menjadi satu-satunya jalur keluar-masuk bagi masyarakat setempat. Peninjauan dilakukan sebagai respons terhadap keluhan warga dan sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga konektivitas wilayah terpencil, Selasa (22/4/2025).
Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan bahwa jalan tersebut sempat berfungsi pada tahun sebelumnya, namun kembali mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas PUPR telah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk penanganan tahun ini, ditambah dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp4 miliar.
“Tahun kemarin jalan ini sudah fungsional. Tapi karena ada kendala, rusak lagi. Tahun ini ada kegiatan dari Dinas PU Kabupaten sekitar 10 miliar untuk penanganannya, dan dari provinsi sekitar 4 miliar. Kami harap jalan ini segera fungsional kembali karena ini satu-satunya akses warga Sebangau Kuala,” ujar Bupati.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar Kecamatan Sebangau tidak kembali terisolasi akibat kerusakan jalan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga infrastruktur sebagai bagian dari aset daerah.
“Saya harap warga juga bisa menjaga dan merawat jalan ini. Karena hasil bumi dan usaha mereka semua bergantung pada akses ini,” tambahnya.
Wakil Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Jayadikarta turut memberikan perhatian pada pembatasan beban kendaraan yang melintasi jalur tersebut. Ia menyebutkan perlunya pengaturan tonase demi menjaga jalan yang sedang dan akan diperbaiki.
“Sebaiknya kita batasi kendaraan, maksimal mungkin empat ton dulu. Mobil tangki itu saja bisa sampai 50 ton. Ini harus dibicarakan serius bersama Pak Bupati dan dinas terkait,” katanya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau menjelaskan bahwa panjang jalan yang ditangani tahun ini sekitar 2,6 kilometer. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran keseluruhan sangat besar, mengingat kondisi tanah gambut yang memerlukan konstruksi khusus dan anggaran tinggi.
“Untuk kondisi tanah gambut seperti ini, pembiayaan memang besar. Tahun lalu saja dengan anggaran Rp20 miliar, hanya bisa menangani sekitar 8 kilometer. Kita tahu ini satu-satunya akses utama masyarakat Sebangau Kuala untuk kegiatan pertanian dan ekonomi mereka,” ujarnya. (arw/*)
