Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (16/12/2025) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Tengah, termasuk Wakil Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Jayadikarta, kepala perangkat daerah terkait, perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta para pemangku kepentingan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
Dalam rangkaian kegiatan, peserta menerima paparan dari Direktur Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, yang menjelaskan strategi penguatan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi melalui program SISKA sebagai bagian dari pengembangan industri sawit berkelanjutan.
Paparan selanjutnya disampaikan oleh Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, terkait kebijakan penguatan penyediaan pakan, peningkatan produktivitas ternak, serta upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan bahwa penguatan program SISKA dan pengembangan hilirisasi peternakan ayam terintegrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor peternakan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dinilai sangat penting guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, usai kegiatan, Wakil Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Jayadikarta menyampaikan bahwa kehadirannya dalam rapat koordinasi tersebut mewakili Bupati Pulang Pisau.
“Hari ini saya menghadiri rakor terkait peternakan dan kesehatan hewan melalui program SISKA yang diintegrasikan dengan kelapa sawit. Namun, untuk Kabupaten Pulang Pisau saat ini belum terdapat integrasi sapi maupun ayam dengan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.
Ia menambahkan, di Kabupaten Pulang Pisau terdapat 13 izin perusahaan kelapa sawit, namun yang aktif saat ini hanya 9 perusahaan dengan total luasan sekitar 130 ribu hektare. Hal tersebut menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan ke depan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyusun arah kebijakan teknis peternakan tahun 2026.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya swasembada daging sapi, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (arw/*)
