Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan arah kebijakan fiskal tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi belanja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Edy Pratowo saat membacakan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (13/10/2025).
Edy menjelaskan, penyusunan APBD 2026 didasarkan pada empat prinsip utama: penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja, rasionalisasi program nonprioritas, serta pemenuhan kewajiban sektor publik dan program strategis.
“APBD harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bukan hanya memenuhi aspek administratif. Karena itu, setiap program dan kegiatan perlu diukur dari manfaat dan dampaknya,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Edy menyebut pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp7,105 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp7,3 triliun. Defisit sebesar Rp266 miliar akan ditutup melalui pembiayaan daerah secara terukur, dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal.
Pemerintah Provinsi juga akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program lintas sektor agar hasil pembangunan lebih terukur dan akuntabel. “Kita ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan dampak pembangunan di berbagai bidang,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa dokumen nota keuangan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya memastikan tata kelola keuangan publik berjalan transparan dan berorientasi hasil.
“Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD, kita optimis Kalimantan Tengah mampu memperkuat ketahanan fiskal dan mempercepat kesejahteraan masyarakat,” tutup Edy. (Daw).
