Palangka Raya, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengajukan 12 usulan lokasi untuk program nasional Kampung Nelayan Merah Putih dan Kampung Budidaya Merah Putih. Inisiatif prioritas Presiden RI tersebut kini tengah dalam proses penilaian di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kami telah mengajukan tujuh lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Seruyan, dan Lamandau. Sedangkan untuk usulan Kampung Budidaya Merah Putih sebanyak lima lokasi di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Lamandau,” terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng, Sri Widanarni, Jumat (1/8/2025).
Program ini merupakan bagian dari target pembangunan 1.100 kampung nelayan secara nasional hingga 2027, dengan pembagian: 100 kampung pada 2025, serta masing-masing 500 kampung pada 2026 dan 2027. Tujuannya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan lewat penyediaan infrastruktur dan kelembagaan ekonomi.
“Fasilitas yang akan dibangun antara lain cold storage, pabrik es, rumah produksi, dan sarana pengolahan hasil perikanan,” tambah Sri. “Semua bertujuan meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan mendukung UMKM lokal.”
Ia menjelaskan, Kampung Nelayan Merah Putih difokuskan untuk masyarakat perikanan tangkap di wilayah pesisir, sementara Kampung Budidaya Merah Putih menyasar komunitas budidaya di wilayah daratan.
Namun tak semua usulan otomatis diterima. Sri menekankan bahwa persyaratan utama adalah status lahan ‘clean and clear’ seluas minimal satu hektare, lengkap dengan dokumen perencanaan teknis seperti Rencana Anggaran dan DED.
“Ini jadi tantangan tersendiri karena waktu pengajuan singkat dan kesiapan administrasi belum merata. Tapi Kotawaringin Barat termasuk yang sudah di-assessment dan dinilai paling siap,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa dukungan turut diupayakan, baik melalui komunikasi dengan anggota DPR RI Komisi IV dapil Kalteng maupun penyampaian langsung kepada Wakil Kepala Staf Presiden.
Seluruh pendanaan program bersumber dari APBN melalui KKP, mencakup pembangunan infrastruktur hingga pelatihan SDM. Sri berharap tahun 2025 setidaknya ada satu lokasi di Kalteng yang lolos, dan jumlahnya akan terus meningkat hingga 2027. (daw)
