Palangka Raya, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD secara resmi mengesahkan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah, sebagai acuan pembangunan Kalteng lima tahun ke depan. Namun di balik arah strategis yang tertuang dalam dokumen tersebut, tantangan fiskal mulai membayangi pelaksanaannya.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan bahwa RPJMD yang baru disahkan ini menjadi payung kebijakan utama menuju visi Kalteng Berkah dan Maju, salah satunya dengan mengusung Program Betang Sejahtera. Program ini mencakup delapan subprogram layanan publik yang terintegrasi dalam satu sistem, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“Program ini menjadi pintu masuk masyarakat dalam mengakses layanan pembangunan. Ini bentuk keberpihakan kita terhadap rakyat,” ujar Edy usai rapat paripurna, Jumat (25/7/2025).
Namun, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung mengungkapkan bahwa terjadi penurunan signifikan pada target pendapatan APBD tahun 2026–2027. Penyebabnya, kata dia, adalah perubahan aturan bagi hasil opsen pajak yang menyebabkan pendapatan provinsi berkurang, sementara kabupaten/kota mendapat porsi lebih besar.
“Dampaknya, proyeksi pendapatan kita menurun dari Rp8,4 triliun menjadi sekitar Rp7 triliun, atau turun sekitar Rp1,4 triliun,” jelas Leonard.
Ia juga menyebut bahwa kontribusi pajak dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih rendah, yakni hanya 0,51 persen dari total pendapatan. Hal ini disebabkan oleh skema bagi hasil di mana provinsi hanya mendapat 25 persen, sementara sisanya langsung masuk ke kabupaten/kota.
Meski demikian, Leonard menegaskan bahwa tidak ada satu pun program prioritas yang akan dikurangi. “Penyesuaian fiskal memang perlu, tapi bukan berarti memangkas prioritas. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat tetap kami jaga. Bahkan program seperti Kartu Huma Betang tetap akan dilaksanakan sesuai perencanaan awal,” tegasnya.
Dengan tantangan ini, Pemerintah Provinsi Kalteng menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada pembangunan berkeadilan dan berbasis kepentingan rakyat, sembari melakukan efisiensi dan penguatan pendapatan daerah secara terukur. (daw)
