Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Situasi Politik dan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng, Kamis (27/11/2025). Kegiatan dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden.
Rakor dihadiri Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Politik Dalam Negeri Kemendagri, Kartina Mulyasari, yang mengikuti secara daring, serta perwakilan BPS, KPU, Bawaslu, unsur Forkopimda, perangkat daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan partai politik. Herson menegaskan IDI bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kualitas demokrasi, stabilitas politik, dan tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakannya, Herson menyampaikan IDI menjadi instrumen penting untuk memetakan perkembangan demokrasi di daerah. Melalui IDI, pemerintah dapat mengidentifikasi indikator yang mengalami kemajuan maupun yang masih memerlukan penguatan, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih presisi dan berbasis data.
Ia memaparkan capaian IDI Kalimantan Tengah tahun 2024 berada di angka 78,47, meningkat 0,9 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek kebebasan sipil dan penguatan kelembagaan demokrasi. “Progres ini menunjukkan arah yang baik, namun kita tetap perlu bekerja keras memperkuat indikator yang masih lemah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Herson menekankan peningkatan kualitas demokrasi sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD 2025–2030, yakni membangun Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Bermartabat berbasis kearifan lokal dalam bingkai NKRI. Ia juga mengaitkan penguatan demokrasi daerah dengan agenda nasional Asta Cita Presiden yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan institusi negara.
Ia menegaskan meskipun IDI diukur di tingkat provinsi dan nasional, sebagian besar indikator justru terjadi di level kabupaten/kota. Karena itu, Herson mendorong penguatan tata kelola politik lokal, baik dalam aspek partisipasi publik, jaminan kebebasan sipil, maupun kapasitas lembaga demokrasi. Kesbangpol juga diminta memperluas sosialisasi hingga daerah dengan memanfaatkan skema daring di tengah keterbatasan anggaran.
Herson menyampaikan pesan Gubernur mengenai pentingnya menjaga harmoni sosial di Bumi Tambun Bungai sebagai fondasi stabilitas politik dan demokrasi. “Ruang politik kita harus tetap sehat, bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan konflik horizontal. Demokrasi yang baik adalah pondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia berharap Rakor menjadi ruang konsolidasi seluruh pemangku kepentingan—pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, hingga elemen masyarakat—dalam menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Tengah. “Sinergi ini menjadi kunci agar pembangunan daerah berjalan dalam iklim politik yang kondusif,” tutupnya. (Daw).
