Palangka Raya, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi memulai penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang digelar bersamaan dengan Capacity Building Promosi Penanaman Modal, Rabu (16/7), di Kota Palangka Raya. Kegiatan strategis ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan investasi dua dekade ke depan.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya menekankan pentingnya integrasi RUPM dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang lainnya, yakni RPJMD 2025–2029 dan RPJPD 2025–2045. “Kita berharap ketiga dokumen strategis ini bisa saling bersinergi. Dengan penyusunan RUPM ini, kita ingin memperkuat basis investasi yang lebih inklusif dan terukur,” ujar Leonard.
Leonard memaparkan bahwa capaian investasi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 telah menembus Rp21 triliun, melampaui target sebesar Rp19 triliun. Sementara pada 2025 mendatang, target yang ditetapkan pemerintah pusat naik menjadi Rp25,93 triliun. Ia menyebut angka tersebut sebagai tantangan besar yang hanya bisa dicapai melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Dijelaskan pula bahwa Kalteng dibagi menjadi tiga zona pengembangan dalam RPJPD, masing-masing dengan potensi investasi yang berbeda. Zona Timur difokuskan pada energi terbarukan dan hilirisasi industri, Zona Tengah pada perdagangan dan riset pendidikan, sementara Zona Barat diarahkan ke sektor pariwisata dan konservasi, terutama di wilayah yang memiliki kawasan taman nasional.
“RUPM harus mampu memproyeksikan target investasi tahunan secara rinci selama 20 tahun ke depan, berdasarkan potensi unggulan tiap zona. Ini penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan merata,” tegasnya.
Plt. Sekda juga mengingatkan pentingnya penguatan kebijakan daerah yang mendukung kontribusi nyata dari pelaku investasi. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang telah diterapkan seperti penggunaan pelat kendaraan KH, pembelian BBM resmi dalam daerah, hingga keharusan menyimpan dana di bank daerah. “Langkah-langkah ini penting agar Kalimantan Tengah tidak sekadar jadi lokasi produksi, tetapi juga menerima manfaat ekonomi secara langsung,” imbuh Leonard.
Isu keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) juga tak luput dari perhatian. Leonard menyebut lebih dari Rp700 miliar DBH yang belum disalurkan ke Kalimantan Tengah dan berdampak pada pelaksanaan APBD. Ia berharap ke depan kebijakan fiskal pusat bisa lebih berpihak pada daerah penghasil.
Dalam sektor hilirisasi, Leonard menyayangkan masih minimnya realisasi. “Bayangkan, luas sawit kita mencapai 3 juta hektare, tapi hilirisasi baru menghasilkan minyak goreng oleh dua perusahaan saja. Begitu pula batu bara dan bauksit, masih diekspor mentah. Ini harus kita ubah,” katanya.
Leonard juga menyinggung sektor pariwisata yang belum tergarap maksimal. Ia mencontohkan Tanjung Puting yang dikunjungi 60 ribu turis asing per tahun, serta potensi Taman Nasional Sebangau di Palangka Raya. Ia menilai konektivitas destinasi tersebut bisa diperkuat dalam konsep ekowisata berbasis riset dan edukasi.
“Namun kita sadar, tantangan utamanya tetap infrastruktur. Kita harus bersinergi dengan kementerian teknis agar pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung sejalan dengan rencana investasi,” pungkasnya.
Dengan penyusunan RUPM ini, Pemprov Kalteng menargetkan investasi tak hanya masuk secara besar-besaran, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (daw)
