Palangka Raya, Kantamedia.com — Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali dievaluasi dalam rapat koordinasi yang digelar di Palangka Raya, Kamis (11/9/2025) malam. Pertemuan berlangsung selama lebih dari tiga jam dan dihadiri unsur pemerintah pusat, Pemprov Kalimantan Tengah, aparat TNI-Polri, serta mitra pengelola dapur.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN Wilayah III, Rudi Setiawan, menegaskan bahwa SPPG bukan program instan. Ia menyebut, inisiatif ini telah dirancang sejak 2024 saat Presiden masih menjabat Menteri Pertahanan, dengan pembangunan dapur percontohan dan pelatihan ribuan kader.
“Setiap dapur minimal membutuhkan 47 tenaga kerja untuk melayani 3.000 penerima manfaat. Distribusi makanan harus maksimal 30 menit ke sekolah, dan mulai 2026, semua dapur wajib memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS),” tegas Rudi.
Ia juga menyoroti kasus keracunan makanan di beberapa provinsi akibat lemahnya pengawasan internal, serta lambatnya progres di Kalimantan Tengah. Dari 264 titik yang dialokasikan, realisasi dinilai belum optimal. Jika target tidak tercapai hingga akhir tahun, BGN membuka opsi mendatangkan mitra dari luar provinsi.
“Mitra menunggu kepastian arah program ini, apakah berlanjut atau tidak. Inilah yang perlu segera dijawab bersama,” ujarnya.
Dari sisi daerah, Asisten Setda Kalteng Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herson B. Aden, mengakui tantangan geografis sebagai hambatan utama. Dengan luas wilayah hampir 1,3 kali Pulau Jawa dan populasi hanya 2,8 juta jiwa, akses antarwilayah disebut cukup sulit.
Pemprov Kalteng telah mengusulkan 45 lokasi SPPG, masing-masing tiga dari 13 kabupaten/kota dan tiga dari provinsi. Namun sebagian lokasi masih terkendala legalitas lahan karena belum memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala daerah.
“Minimal setiap kabupaten/kota bisa segera merealisasikan satu pilot project SPPG, tentu dengan dukungan TNI, Polri, dan lembaga lain,” ujar Herson.
Diskusi malam itu berfokus pada strategi percepatan, penguatan tata kelola dapur, dan penegasan komitmen lintas sektor sebagai kunci sukses program pemenuhan gizi di Kalimantan Tengah. (Daw).
