Palangka Raya, kantamedia.com – Program cetak sawah seluas 85 ribu hektare di Kalimantan Tengah yang dicanangkan tahun ini kembali menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan. Kendala mulai dari persoalan validasi lahan hingga minimnya kesiapan kontraktor dalam penyediaan alat berat menjadi sorotan utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa seluruh pihak terkait, mulai dari kementerian, dinas teknis, hingga satuan tugas sudah turun langsung ke lokasi untuk mempercepat progres di lapangan. Namun ia mengakui bahwa hasil riil di lapangan seringkali tidak sebanding dengan perencanaan yang telah disusun secara administratif.
“Teman-teman dari kementerian, dinas, dan Satgas sudah turun, mendorong supaya progresnya segera terlihat. Tapi kenyataannya, di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan data awal,” ujar Edy, Kamis (17/7).
Ia mencontohkan, dalam dokumen Studi Investigasi Detail (SID), suatu lokasi dinilai mampu mencetak sawah hingga 1.000 hektare. Namun setelah dicek langsung, hanya sekitar 500 hektare yang layak karena sebagian besar lahan sudah digunakan masyarakat. “Masalah utamanya adalah soal clear and clean lahan. Harus benar-benar divalidasi,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalteng, Rendy Lesmana, menekankan pentingnya komitmen dari para penyedia jasa yang telah memenangkan tender. Ia menyebutkan bahwa seluruh aspek dalam kontrak, termasuk alat berat, operator, dan sarana pendukung lainnya, wajib dipenuhi sepenuhnya.
“Kalau sudah kontrak, tidak ada alasan. Semuanya harus disiapkan. Kalau ada permasalahan internal, itu tanggung jawab penyedia, bukan alasan untuk menunda pekerjaan,” tegas Rendy saat ditemui di Aula Jayang Tingang.
Ia juga menambahkan bahwa penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban secara maksimal akan langsung dievaluasi. “Kalau tidak bisa menghadirkan alat berat dan tenaga kerja sesuai kontrak, berarti tidak ada komitmen. Kalau perlu, kami bersama Kementerian Pertanian akan putus kontrak,” ujarnya.
Dinas TPHP meminta tim pengawas untuk lebih proaktif dalam memastikan pelaksanaan proyek cetak sawah sesuai petunjuk teknis dan rencana kerja. Ia juga membuka opsi addendum kontrak bagi penyedia yang mengalami kendala teknis terbatas, agar pekerjaan tetap bisa dikejar dengan penyesuaian waktu atau ruang lingkup kerja.
“Yang penting lahan bersih dan siap, maka pengolahan bisa langsung dimulai. Ini bukan hanya soal target, tetapi menyangkut ketahanan pangan daerah kita,” pungkas Rendy.
Program cetak sawah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperluas lahan pertanian produktif dan memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman krisis global dan perubahan iklim yang kian nyata. Pemprov Kalteng menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak serta konsistensi dalam pengawasan dan pelaksanaan teknis. (daw)
