Palangka Raya, Kantamedia.com — Polemik besaran tunjangan anggota DPRD yang dinilai terlalu tinggi kembali menjadi sorotan publik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengimbau seluruh kepala daerah untuk mengevaluasi tunjangan DPRD agar sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing, tanpa mengabaikan sentimen masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan kesiapan untuk meninjau ulang besaran tunjangan DPRD di wilayahnya jika ditemukan indikasi ketidakwajaran. “Kalau memang itu berlebihan, pasti kita tinjau ulang. Tapi kalau wajar-wajar saja, silakan, tidak ada masalah,” ujarnya, Senin (15/9/2025).
Agustiar menegaskan bahwa evaluasi harus berbasis data, bukan asumsi. Ia juga membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan. “Kalau tunjangan meluber, ya kasih tahu kami,” katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk menyesuaikan tunjangan secara proporsional. Ia menyoroti tunjangan perumahan sebagai salah satu komponen yang paling banyak menuai kritik, dan mendorong agar evaluasi dilakukan secara transparan serta melibatkan dialog publik.
Sikap terbuka Gubernur Kalteng dinilai sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Langkah evaluasi yang ditawarkan membuka ruang bagi kontrol publik dan akuntabilitas legislatif, sehingga besaran tunjangan benar-benar mencerminkan kinerja, tanggung jawab, dan kondisi keuangan daerah.
Perdebatan soal tunjangan DPRD kini menjadi refleksi atas kepatutan, transparansi, dan sensitivitas pejabat publik terhadap kondisi masyarakat. Publik menanti apakah evaluasi ini akan berujung pada keputusan politik yang nyata, atau sekadar berhenti sebagai wacana. (Daw).
