Palangka Raya, Kantamedia – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan bahwa kerusakan jalan nasional di wilayah Kalteng bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah provinsi. Menurutnya, peran pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional justru menjadi kunci dalam penanganan infrastruktur strategis itu.
“Orang sering mengira gubernur dan wakil gubernur bisa menyelesaikan semua persoalan jalan. Padahal unit kerja teknisnya ada di kementerian, lewat balai,” ujar Edy kepada media usai menghadiri Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kalteng, Selasa (10/6).
Pernyataan ini disampaikan menanggapi arahan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang meminta agar Balai Jalan segera turun tangan memperbaiki ruas-ruas jalan rusak yang jadi keluhan masyarakat.
Tambal Sulam Jadi Simbol Gagalnya Sinergi
Wagub Edy mengkritik pola perbaikan jalan nasional yang hanya mengandalkan pemeliharaan ringan akibat keterbatasan anggaran. Ia mengungkap bahwa usulan dana dari Balai Jalan sering kali dipangkas drastis di tingkat pusat.
“Balai mungkin mengusulkan Rp1 triliun, tapi yang keluar hanya Rp300–500 miliar. Akibatnya, rencana peningkatan jalan berubah jadi tambal sulam. Hari ini diperbaiki, besok rusak lagi,” katanya.
Edy menilai kondisi ini tak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memperlihatkan lemahnya komunikasi fiskal antara pusat dan daerah.
Ego Sektoral Jadi Penghambat
Menurut Edy, persoalan utama bukan hanya anggaran, tapi juga ego sektoral antar lembaga. Ia menilai sinergi lintas institusi belum berjalan optimal, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
“Kalau masih ada ego sektoral, ya selesai sudah. Padahal semua harus satu arah: visi Presiden, dijabarkan ke visi gubernur, dan diteruskan ke bawah. Tidak boleh ada visi-visi pribadi OPD,” tegasnya.
Ia mengajak agar komunikasi antara Pemprov dan kementerian teknis ditingkatkan, termasuk dalam mendorong usulan anggaran secara politik dan administratif.
Wagub juga menegaskan bahwa Gubernur Agustiar tidak alergi kritik dan terus membuka ruang komunikasi dengan semua pihak. Termasuk dalam hal memperjuangkan infrastruktur melalui pendekatan ke kementerian hingga jalur politik.
“Yang penting, ketika ada masukan atau kritik, segera kita rangkum dan tindak lanjuti. Gubernur juga sudah memerintahkan Sekda dan Kadis untuk follow-up langsung ke Balai,” tutup Edy. (daw)
