Palangka Raya, kantamedia.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menekankan bahwa program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng bukan hanya pencitraan politik, melainkan tolak ukur awal keberhasilan visi 2025–2030.
Dalam agenda Evaluasi Capaian 100 Hari Kerja di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (2/6/2025), Edy menyampaikan bahwa sejak awal pelantikan, Gubernur Agustiar Sabran telah memberikan instruksi agar program-program prioritas langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Target Gubernur adalah program berdampak cepat. Kita ingin masyarakat langsung merasakan manfaat dari pemerintahan yang baru,” kata Edy Pratowo.
Di antara capaian yang disorot Edy adalah:
- Subsidi UKT bagi 3.060 mahasiswa di 32 perguruan tinggi.
- Pemeriksaan kesehatan gratis untuk 18.214 warga di 195 puskesmas.
- Khitanan, operasi katarak, dan layanan kesehatan ibu hamil digelar massal dan gratis.
- Jalan Palangka Raya–Kuala Kurun diperbaiki hingga memangkas waktu tempuh 1,5 jam.
- Akses listrik menjangkau 1.551 desa/kelurahan (98,73%), serta akses internet baru di 50 desa/kelurahan.
Tak hanya itu, Edy juga menyoroti peran Pemerintah Provinsi dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi:
- Distribusi 140.000 paket sembako murah ke 1.432 desa.
- Subsidi harga ikan Rp10.000/kg bagi nelayan dan UMKM perikanan.
- 2.175 pelamar PPPK sudah menerima SK pengangkatan.
- Penanganan 52 karhutla dan 32 banjir, disertai 77 pos lapangan dan pemantauan satelit.
Menurut Edy, sinergi antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat sangat penting dalam keberlanjutan program. “Kunci keberhasilan kita ada di koordinasi dan kolaborasi. Karena itu, kehadiran bupati, DPRD, dan elemen masyarakat dalam forum pembangunan sangat vital,” ujarnya.
Edy juga menegaskan bahwa kritik konstruktif dari masyarakat akan terus dibuka sebagai bagian dari evaluasi dinamis. “Kritik itu vitamin. Kami ingin rakyat terus terlibat, bukan hanya mengamati dari luar,” pungkasnya.
Ia menutup dengan memastikan bahwa seluruh capaian 100 hari ini akan dijadikan fondasi untuk menjalankan program pembangunan hingga 2030 secara konsisten, bertahap, dan transparan. (daw)
