Palangka Raya, kantamedia.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan Tengah melaksanakan audiensi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Eka Hapakat, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono No. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pada Senin (2/6/2025).
Kegiatan audiensi ini digelar dalam rangka mendiskusikan isu-isu strategis dan menonjol selama 100 hari kerja kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
Diskusi dimoderatori oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, serta unsur Forkopimda lainnya, yakni Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kasrem 102/Pjg Kolonel Inf Jajang Kurniawan, dan Kabag Ops Binda Kalteng, Yudia. Hadir pula perwakilan mahasiswa dan tamu undangan lainnya dengan total peserta sekitar 25 orang.
Dalam audiensi tersebut, Koordinator BEM Se-Kalteng, David Benedictus Situmorang, menyampaikan sejumlah masukan dan aspirasi mahasiswa kepada jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda. Adapun beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
1. Perlindungan Masyarakat Adat
Mahasiswa meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus melindungi hak-hak masyarakat adat serta menjamin kesejahteraan mereka.
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Ditekankan pentingnya pembangunan infrastruktur secara merata, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang hingga kini belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
3. Apresiasi Terhadap Capaian 100 Hari Kerja
Mahasiswa mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi dalam penanganan masalah angkutan berat di jalur Palangka Raya–Kuala Kurun dan pembangunan jalan sepanjang 180 kilometer.
4. Penguatan Akses Informasi dan Pendidikan
BEM meminta perhatian serius terhadap daerah blank spot atau wilayah tanpa jaringan komunikasi yang berdampak pada keterbatasan akses pendidikan dan informasi.
5. Peningkatan Mutu Pendidikan
Meski mengapresiasi inovasi berupa peluncuran TV interaktif oleh Dinas Pendidikan, mahasiswa menilai masih perlu adanya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan.
6. Penolakan terhadap Wacana Penggusuran Sekolah oleh Perusahaan Tambang
BEM menyoroti rencana penggusuran sekolah di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat oleh perusahaan tambang pasir silica. Mereka menilai hal ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan dari Pemprov.
7. Peningkatan Kinerja dan Keadilan Penegakan Hukum
Mahasiswa menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya angka kejahatan sebesar 3,3% pada tahun 2024. Mereka mendorong Polda Kalteng untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum serta menegakkan keadilan, terutama dalam penanganan kasus penembakan di Bangkal.
8. Penguatan Partisipasi Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah
BEM meminta agar Gubernur memfasilitasi ruang dialog antara mahasiswa dengan kepala daerah di tiap kabupaten/kota agar mahasiswa dapat turut serta memberikan saran dan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
Audiensi ini merupakan wujud nyata partisipasi aktif mahasiswa dalam pembangunan daerah serta bentuk komitmen bersama dalam menjaga komunikasi antara generasi muda dengan pemerintah dan aparat penegak hukum di Kalimantan Tengah. Diharapkan hasil dari audiensi ini dapat menjadi masukan strategis dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih maju, adil, dan inklusif. (rik)
