PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Tengah mengecam keras peristiwa hadirnya aparat kepolisian sebagai dosen tamu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya.
Melalui Wakil Ketua Bidang Politik, Satria Bintang Erja Hamadani, GMNI menilai tindakan tersebut tidak etis dan menciderai nilai akademik. “Saya sangat mengecam keras peristiwa tersebut. Menurut pandangan saya, itu sudah melanggar norma etika dan moral. Saya tidak mempermasalahkan aparat kepolisian menjadi tenaga pendidik sepanjang berkompeten dan layak, tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika aparat mengajar dengan pakaian dinas lengkap dan pengawalan ketat,” tegas Bintang. Kamis (22/08)
Ia menilai kehadiran aparat berseragam di ruang akademik berpotensi menekan nalar kritis mahasiswa. “Masuknya aparat kepolisian ke kampus dengan seragam dan atribut resmi bisa membuat mahasiswa enggan bertanya atau menyampaikan pandangan kritis. Apalagi audiens ketika itu adalah mahasiswa baru yang masih dalam tahap adaptasi,” ujarnya.
Menurut Bintang, kampus seharusnya menjadi ruang inklusif yang bebas dari tekanan simbol kekuasaan. Kehadiran aparat dengan status formal institusi dinilai dapat mengubah atmosfer akademik yang seharusnya terbuka dan egaliter. “Kita tahu mahasiswa adalah insan kritis dan akademis. Saya khawatir kehadiran aparat dalam format seperti itu justru mematikan keberanian mereka dalam berpikir dan berdiskusi,” jelasnya.
DPD GMNI Kalteng berharap peristiwa serupa tidak terulang kembali di Universitas Palangka Raya maupun kampus lain di daerah. Bintang menegaskan, Kalimantan Tengah memiliki banyak akademisi yang berkompeten untuk dihadirkan sebagai dosen tamu tanpa harus melibatkan aparat berseragam.
“Saya yakin Kalteng tidak kekurangan akademisi yang bisa mengisi materi di ruang kuliah. Karena itu, jangan ada lagi kejadian seperti ini jika kita ingin menjaga kampus tetap menjadi wadah pemikiran kritis bagi mahasiswa,” tutupnya. (daw)
