Palangka Raya, kantamedia.com – Komisioner Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing, menegaskan pentingnya penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Tengah melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Hal itu disampaikannya dalam forum diskusi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Palangka Raya, Rabu (30/7).
Dalam sambutannya, Uli menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan Pemprov Kalteng sehingga kegiatan diskusi dapat terlaksana dengan baik. Ia menegaskan, kedatangan Komnas HAM ke Kalteng bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan konflik agraria yang selama ini menjadi sorotan nasional.
“Kami dari Komnas HAM hadir untuk mengetahui lebih lanjut isu-isu terkait konflik agraria dan sumber daya alam yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Uli mengakui bahwa Komnas HAM telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terkait konflik lahan di wilayah ini. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengawal proses penyelesaian yang adil dan berkeadilan, serta mendorong peran aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai bagian dari upaya advokasi kelembagaan, Komnas HAM juga telah melaksanakan kajian khusus mengenai penanganan konflik agraria di Kalimantan Tengah, bekerja sama dengan Divisi Hukum Mabes Polri. Kajian ini difokuskan pada analisis kebijakan dan praktik penanganan konflik agraria oleh aparat penegak hukum.
“Kajian ini kami harap dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai permasalahan di lapangan,” tambahnya.
Uli menekankan bahwa kunjungan ini juga merupakan ruang dialog antara Komnas HAM dengan unsur Pemprov Kalteng, Forkopimda, dan Gugus Tugas Reforma Agraria. Harapannya, dapat terbentuk pemahaman yang sama mengenai mekanisme penyelesaian konflik agraria yang sesuai prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak warga negara.
Mengakhiri sambutannya, Uli kembali menyampaikan terima kasih atas keterbukaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memfasilitasi forum diskusi ini. “Kami sangat menghargai komitmen yang ditunjukkan Pemprov Kalteng dan berharap ini menjadi langkah maju dalam penyelesaian konflik-konflik agraria yang masih terjadi,” pungkasnya. (daw)
