Dirpolairud Polda Kalteng Kombes Pol Dony Eka Putra menyampaikan, penemuan tersebut dilaporkan warga kepada Polsek Pantai Lunci sekitar pukul 00.57 WIB.

Mayat ditemukan ketika warga bernama M. Mubarak melakukan penyisiran di sekitar pantai untuk mencari barang-barang yang hanyut. Saat melakukan pencarian, warga tersebut melihat jenazah laki-laki di pinggir pantai.

Menerima laporan itu, anggota Polsek Pantai Lunci kemudian berkoordinasi dengan Kepolisian Perairan dan Udara melalui Mako Perwakilan Das Jelai untuk melakukan evakuasi.

Sekitar pukul 01.20 WIB, tim gabungan bergerak mengevakuasi jenazah dari lokasi penemuan. Polisi menduga korban berkaitan dengan musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.

Jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD Sukamara untuk dititipkan sementara di ruang jenazah. Proses identifikasi belum menghasilkan data identitas korban sehingga data korban masih dinyatakan nihil.

Polisi juga melakukan koordinasi dengan Basarnas Banjarmasin dan Basarnas Pangkalan Bun, Satpolair, Pos AL Jelai serta Satreskrim Polres Sukamara terkait penanganan dan proses selanjutnya.

“Untuk sementara satu jenazah dititipkan di ruang jenazah RSUD Sukamara sambil menunggu penjemputan dari Basarnas Pangkalan Bun dan selanjutnya dibawa ke Banjarmasin,” demikian keterangan Dirpolairud Polda Kalteng Kombes Pol Dony Eka Putra.

Petugas juga mencatat keterangan saksi dan melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk proses penanganan jenazah.

Penemuan ini menambah perkembangan dalam pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya dilaporkan tenggelam. Identitas jenazah masih menunggu proses lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Seluruh rangkaian evakuasi pada Rabu dini hari tersebut dilaporkan berlangsung aman dan lancar. (daw)

Artikel Mayat Diduga Korban KM Virgo Transport 8 Ditemukan di Sukamara pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

“Terdapat 16 temuan signifikan, mencakup aspek pendapatan, belanja, pembiayaan, penyusunan laporan, dan pengelolaan aset tetap. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Sukamara,” tegas Dodik, Senin (2/6) di Palangka Raya.

Beberapa isu strategis disorot BPK, termasuk lemahnya pendataan pajak daerah, risiko fiskal akibat penyertaan modal tanpa evaluasi memadai, serta sengketa aset dengan pihak ketiga yang belum terselesaikan secara hukum.

BPK menekankan bahwa seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti maksimal 60 hari setelah penyerahan LHP, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

“LHP bukan sekadar evaluasi tahunan. Ini instrumen koreksi dan arah pembenahan tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan,” pungkas Dodik.

Untuk diketahui, mendapatkan Opini WTP atas LHP LKPD ini merupakan yang ke-13 kalinya bagi Pemkab Sukamara. (daw)

Artikel Sukamara Raih WTP ke-13, Tapi 16 Temuan Harus Ditindaklanjuti Maksimal 60 Hari pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan dan pendampingan budidaya ikan nila (Oreochromis niloticus). 

Liliyana, selaku ketua PKM, dalam sambutannya menyatakan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dalam mengoptimalkan potensi Sumber daya alam terutama perikanan.

“Sukamara punya potensi sumber daya air yang cukup besar untuk usaha perikanan dan budidaya ikan nila adalah salah satu cara efektif untuk memanfaatkannya,” ujar Liliyana.

Di akhir kegiatan, Liliyana menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, termasuk PSDKU Polnep Sukamara, Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara, dan pemerintah Desa Sekuningan Baru serta kelompok pembudidaya ikan.

“Kami berharap, kehadiran PSDKU Polnep di Kabupaten Sukamara dapat memberikan kontribusi nyata dan manfaat bagi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan PKM seperti yang kami selenggarakan saat ini,” tutup Liliyana.

Kegiatan juga mendapat dukungan penuh dari Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara, yang diwakili oleh Lukman, Kepala Bidang Perikanan Budidaya. Dalam sambutannya, Lukman menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memajukan ekonomi lokal melalui sektor perikanan.

“Dinas Perikanan tentu saja sangat mendukung kegiatan PKM ini, karena sebagai langkah awal menuju peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sukamara,” kata Lukman.

Kegiatan PKM dimulai dengan pembukaan resmi, diikuti dengan penyerahan bantuan benih dan pakan ikan secara simbolis kepada dua kelompok pembudidaya ikan. Setelah itu, dilakukan penebaran benih oleh tim PKM dan kelompok pembudidaya di lokasi masing-masing.

Selanjutnya, peserta mendapatkan pemaparan materi mengenai budidaya ikan nila yang baik dan benar. Materi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan wadah, penebaran benih, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, hingga analisis finansial budidaya. 

Pada kesempatan itu, Tim PKM juga memperkenalkan teknologi terbaru dalam budidaya ikan nila dan manfaat penggunaan probiotik untuk meningkatkan hasil budidaya.

Dengan adanya program pelatihan ini, diharapkan masyarakat Desa Sekuningan Baru dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam budidaya ikan nila, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian desa. (Mhu)

Artikel Optimalkan Potensi Sumberdaya Perikanan PSDKU Polnep Sukamara Gelar Pelatihan Budidaya Ikan Nila pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

“Penyelenggaraan PEDA Tingkat Provinsi ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat, tanggung jawab, dan kemandirian petani Kalteng,” tuturnya di Taman Permata Sukamara Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Senin, (20/11/2023).

Sesuai dengan tema yang diusung memantapkan potensi komoditas unggulan lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan menuju Kalteng semakin berkah.

“Tentunya Semangat tersebut dapat diaplikasikan dalam meningkatkan pembangunan pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan,” ucapnya.

Edy menyampaikan sejak tahun 1983 pekan daerah dilakukan untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, tukar menukar informasi, apresiasi kepada para petani.

“Sehingga dapat membangkitkan semangat, tanggungjawab serta kemandirian sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan,” tuturnya.

Selain itu diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menggerakan agribisnis dan kemitraan di tingkat Petani Nelayan. (Mhu*) 

Artikel Wagub Edy Pratowo Buka Pekan Daerah KTNA Kalteng Bangkitkan Semangat Pertanian pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

Pagi itu, personel Satlantas Polres Sukamara melakukan kegiatan patroli rutin di jalan raya guna mengecek situasi daerah rawan kecelakaan. Kegiatan patroli yang dilakukan ini, merupakan kegiatan rutin yang dilkukan di daerah rawan kecelakaan, yang mana di daerah jalan tersebut terdapat jalan yang berlubang.

Berdasarkan patrol, didapatkan adanya jalan yang berlubang dan dinilai rawan menyebabkan kecelakaan. Informasi inipun rencananya akan disampaikan ke pihak terkait agar bisa dilakukan perbaikan jalan. (hms/*)

Artikel Satlantas Polres Sukamara Cek Jalan Berlubang pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

“Kita sudah mengirimkan usulan UMK 2023 berdasarkan hasil kesepakatan dengan Dewan Pengupah Daerah Kabupaten Sukamara, yaitu sebesar Rp3.389.398 atau naik sebesar 8,79 persen dibandingkan UMK 2022 yang sebesar Rp3.110.304,” kata Bupati Sukamara Windu Subagio, Rabu (7/12/2022).

Dijelaskan Windu, dalam rekomendasi itu disebutkan bahwa bagi pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun, selain UMK Sukamara tahun 2023 agar diberikan tambahan yang besarnya sesuai kesepakatan tertulis antara buruh dengan pengusaha.

Windu juga mengatakan, penyesuaian nilai UMK Sukamara 2023 itu dihitung menggunakan formula baru dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu dan inflasi.

Indeks tertentu yang dimaksud adalah variabel α (alfa) sesuai dengan Permenaker 18/2022 menjelaskan bahwa variabel alfa didapat dari kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang yang sudah ditentukan pemerintah pusat.

Sementara itu, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalteng telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023, naik sebesar 8,845 persen atau Rp258.497 dari UMP tahun 2022.

“Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/448/2022 tanggal 24 November 2022 tentang UMP Kalteng tahun 2023, ditetapkan naik 8,845 persen, atau naik sebesar Rp258.497 dari Rp2.922.516 tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.181.013,” kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalteng Farid Wajdi, Senin (28/11/2022) sore.

Farid menjelaskan, penentuan UMP Kalteng 2023 itu sesuai hasil rapat dewan pengupahan Provinsi Kalteng pada 23 November 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker No.18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 dan Surat Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor B-/360/HIO.01.00/XI/2022 perihal penyampaian data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2023. (jnp)

Artikel UMK Sukamara Tahun 2023 Naik 8,79 Persen pertama kali tampil pada Kantamedia.com.

“Sebelumnya pada tahun 2021 seluas 530 Ha, sekarang (2022) menjadi 436 Ha atau terjadi penurunan sebesar 17,74 persen,” kata Dwi Harsini, Rabu (7/12/2022).

Penurunan luas lahan pertanian di Sukamara itu, diakui Dwi Harsini, berpengaruh pada produksi padi yang juga menurun pada 2021 produksi padi sebanyak 1.687 ton, dan menurun lagi menjadi 1.424 ton atau turun sebesar 15,59 persen pada tahun 2022.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, beberapa kendala yang dihadapi kelompok petani padi di Kabupaten Sukamara di antaranya adalah minimnya minat masyarakat mengonsumsi beras lokal, karena dinilai kualitasnya jauh lebih rendah dibanding dengan beras pulen dari daerah lain.

“Untuk masalah ini, salah satu kebijakan yang dilakukan Pemkab Sukamara di antaranya adalah membeli langsung beras dari masyarakat dan mewajibkan kepada PNS untuk membelinya. Meskpun ternyata hal ini tidak efektif juga,” ujarnya.

Selain itu, keterbatasan SDM akibat banyaknya anggota kelompok tani yang kembali beralih ke profesi awal sebagai nelayan yang dinilai lebih menjanjikan.

Serta kejadian bencana banjir merupakan kendala yang dihadapi, terutama di Desa Pulau Nibung, Desa Sungai Tabuk dan Desa Sungai Pasir yang memiliki lahan pertanian atau sawah di Kabupaten Sukamara.

“Kendala lainnya adalah belum adanya draenase yang memadai, sehingga upaya pengembangan lahan produksi padi tidak optimal. Dan rata-rata petani di sini masih menggunakan metode tanam utama pada saat musim penghujan dimana ditanam pada bulan Oktober, November dan Desember, sehingga musim panen terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret dan April,” pungkas Dwi Hartini. (jnp)

Artikel Luas Lahan Berkurang, Hasil Panen Padi di Sukamara Turun 17,74 Persen pertama kali tampil pada Kantamedia.com.