Palangka Raya, Kantamedia.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Dapil I Fraksi PAN, Agie, menegaskan persoalan aksesibilitas masih menjadi keluhan paling mendesak masyarakat Kecamatan Rakumpit. Hal itu ia sampaikan usai melaksanakan reses selama delapan hari di delapan titik wilayah Rakumpit, Senin (10/11/2025).
Dalam penjelasannya, Agie menyebut hampir seluruh kelurahan yang ia datangi menyampaikan tuntutan serupa, yakni pembangunan jalan dan jembatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, fakta bahwa Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi masih memiliki enam kelurahan tertinggal merupakan ironi yang harus segera dibenahi.
“Masalah utama yang sangat menonjol adalah soal jalan dan jembatan. Yang jadi perhatian saya, Palangka Raya sebagai kota ternyata masih memiliki desa atau kelurahan yang tertinggal. Enam kelurahan itu semuanya masuk kategori tertinggal,” ujarnya.
Delapan titik reses yang ia kunjungi meliputi Kelurahan Kereng Bangkirai, Kanarakan, Pager, Gaung Baru, Panjangan, Petuk Bukit, Bukit Sua, dan Mungku Baru. Dari titik tersebut, enam di antaranya dinilai memiliki kondisi akses memprihatinkan hingga menyulitkan warga dalam aktivitas harian, termasuk saat kondisi darurat.
Agie menggambarkan beratnya situasi warga, terutama ketika harus membawa keluarga yang sakit ke layanan kesehatan. “Ketika ada warga sakit, mereka harus menempuh dua kali transportasi. Harus naik klotok dulu, dan biayanya bisa sampai Rp300 ribu. Itu sangat memberatkan,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga dan menyampaikannya secara resmi kepada Gubernur Kalimantan Tengah, khususnya kepada Dinas Permukiman dan Perumahan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Agie juga menekankan pembangunan jalan antar desa sejalan dengan empat program prioritas Presiden Republik Indonesia, yakni pembangunan jalan desa, penyediaan air bersih, perumahan rakyat, dan program makan bergizi gratis. Dengan demikian, ia berharap percepatan pembangunan dapat terintegrasi dengan program nasional yang sudah berjalan. (Daw).
