Palangka Raya, Kantamedia.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Penutupan Masa Persidangan II dan Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Senin (5/5), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng. Agenda utama rapat adalah penyampaian keputusan DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2024, yang diserahkan kepada Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, yang memimpin rapat, menyampaikan bahwa meskipun pemerintahan dan pelayanan publik berjalan cukup baik sepanjang 2024, masih ada sektor-sektor yang perlu diperbaiki.
“Beberapa aspek perlu perbaikan karena capaian realisasi yang belum maksimal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk penataan ulang kebijakan ekonomi dengan menekankan diversifikasi dan penguatan sektor hilirisasi berbasis potensi lokal. Sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan dinilai perlu diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan.
Rekomendasi lain mencakup peningkatan sinergi lintas sektor, penguatan SDM perangkat daerah, serta penanggulangan kemiskinan berbasis data akurat. DPRD juga menyoroti perlunya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dan peningkatan akses terhadap lahan serta modal usaha.
Sorotan tajam juga diarahkan pada penyerapan anggaran tahun 2024 yang hanya mencapai 88,49%, serta peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 149,24 ribu orang atau 5,26% pada September 2024. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Maret 2024, khususnya di kawasan perkotaan. DPRD menilai kualitas penyerapan tenaga kerja masih rendah dengan meningkatnya jumlah pekerja setengah pengangguran.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kinerja BUMD, serta penguatan posisi strategis Kalteng sebagai mitra Ibu Kota Negara (IKN) juga masuk dalam daftar rekomendasi DPRD.
Riska berharap rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan. (Mhu)