Palangka Raya, kantamedia.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memastikan tidak ada perubahan dalam struktur anggaran Dinas PUPR dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA–PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV, Lohing Simon, dalam rapat kerja yang digelar bersama Dinas PUPR di Palangka Raya, Rabu (25/6/2025).
“Ini bukan RDP, tapi rapat kerja. Dan dalam pembahasan tadi, kami pastikan bahwa tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, dan tidak ada pergeseran anggaran pada angka pagu yang sudah ditetapkan,” tegas Lohing Simon.
Menurutnya, seluruh pembahasan difokuskan pada verifikasi ulang terhadap program-program infrastruktur yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas PUPR. Fokus utama komisi adalah memastikan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa perubahan alokasi anggaran.
Diketahui, terdapat 44 paket pekerjaan infrastruktur yang menjadi bagian dari program kerja tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen kontraktor menyatakan siap menyelesaikan pekerjaan fisik sepenuhnya, dengan skema pembayaran bertahap yang dilanjutkan ke tahun 2026. “Mereka menyanggupi menyelesaikan fisik proyek tahun ini, kekurangan pembayarannya akan ditangguhkan ke tahun depan,” ujar Lohing.
Sementara itu, sekitar 80 persen sisanya menyesuaikan volume pekerjaan dengan nilai kontrak pasca efisiensi. Artinya, pelaksanaan proyek akan mengikuti pagu anggaran yang tersedia saat ini.
Terkait pergeseran anggaran, Lohing memastikan bahwa hal tersebut tidak dibahas maupun diusulkan dalam rapat kerja kali ini. Ia juga menyebut bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan PUPR bukanlah hambatan, melainkan bentuk penyesuaian terhadap arahan pemerintah pusat. “Efisiensi itu wajar saja. Mereka hanya menyesuaikan volume pekerjaan dengan besaran anggaran yang tersedia saat ini,” tutupnya. (daw)
