Palangka Raya, Kantamedia.com – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, angkat bicara terkait viralnya video petani cabai di Kabupaten Kapuas yang mencabuti tanaman akibat harga jual yang jatuh. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai indikator masalah struktural dalam tata niaga hortikultura yang harus segera dibenahi pemerintah daerah.
“Kejadian ini bukan sekadar persoalan turunnya harga komoditas sesaat, tetapi menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam tata niaga hortikultura yang berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat petani,” ujarnya, Rabu (5/11).
Menurutnya, usaha budidaya cabai memiliki struktur biaya produksi yang tinggi dan sensitif. Ketika harga jual jatuh di bawah biaya produksi, petani kehilangan pendapatan sekaligus harapan untuk keberlanjutan usaha. “Yang terganggu bukan hanya produksi, tetapi juga ekonomi keluarga petani,” tegasnya.
Siti menilai wajar jika petani menunjukkan rasa frustrasi, namun pemerintah harus segera merespons dengan langkah konkret. Komisi II telah mencermati situasi ini dan menilai perlu adanya kebijakan stabilisasi harga serta pembenahan rantai pasok komoditas pertanian.
Ia mendorong dinas teknis melakukan pendataan harga yang akurat di tingkat petani dan memfasilitasi penyerapan produksi. Penguatan posisi tawar petani melalui koperasi, off-taker, atau kemitraan terikat dinilai penting agar hasil panen terserap secara berkelanjutan. “Petani tidak boleh berada pada posisi tawar yang lemah,” jelasnya.
Siti juga meminta pemerintah mempercepat hilirisasi komoditas hortikultura. Produk cabai dapat diolah menjadi bubuk, pasta, atau bentuk kering yang memiliki daya simpan lebih panjang dan nilai ekonomi lebih stabil. “Perlu pengembangan hilirisasi pascapanen agar nilai komoditas tetap terjaga,” tambahnya.
Komisi II, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar petani mendapatkan perlindungan dan kepastian usaha. Ia mengajak pelaku pasar dan lembaga pembiayaan untuk turut menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Kami ingin petani memperoleh kepastian usaha, kepastian pasar, dan harga yang berkeadilan,” tegasnya.
Siti menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kesejahteraan petani adalah pondasi stabilitas ekonomi daerah. “Pemberdayaan petani harus menjadi agenda strategis pembangunan Kalimantan Tengah,” tutupnya. (Daw).
