Palangka Raya, Kantamedia.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Oki Maulana, memaparkan hasil kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Palangka Raya. Dapil III ini meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara.
Dalam laporannya, Okki menekankan bahwa reses merupakan bentuk pelaksanaan tugas konstitusional anggota dewan, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kalteng Nomor 1 Tahun 2024.
Kegiatan reses dilaksanakan sejak 23 Februari hingga 2 Maret 2025, melalui kunjungan lapangan, pertemuan dialogis, serta evaluasi langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah pemilihan.
Infrastruktur Jadi Sorotan
Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi keluhan utama masyarakat. Di Kotawaringin Barat, ruas jalan provinsi yang menghubungkan wilayah dalam kota hingga ke daerah-daerah pinggiran dinilai sangat membahayakan karena rusak parah dan sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
“Perbaikan infrastruktur ini sangat mendesak karena menyangkut keselamatan warga dan distribusi ekonomi lokal,” ujar Okki.
Hal serupa terjadi di Lamandau, khususnya di wilayah Kecamatan Bulik Timur, Sematu Jaya, dan Mentobi Raya. Jalan rusak menghambat akses masyarakat terhadap pasar dan layanan dasar. Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan jembatan yang menghubungkan kawasan pertanian.
Sertifikasi Lahan dan PSR Terkendala
Masalah status lahan yang belum “clear and clean” menjadi hambatan utama dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Warga di ketiga kabupaten mengeluhkan sulitnya mengakses bantuan karena status lahan masih berada dalam kawasan hutan.
“Diperlukan intervensi dan solusi konkret dari pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi lahan, agar petani bisa ikut serta dalam program-program nasional,” jelasnya.
Ketahanan Pangan dan Layanan Dasar
Selain persoalan infrastruktur dan agraria, masyarakat juga menyuarakan kebutuhan akan bantuan pertanian, peternakan, dan perikanan. Warga di pesisir mengusulkan bantuan bibit ikan, kolam percontohan, serta fasilitas inseminasi buatan di sektor peternakan.
Di bidang sosial, diusulkan bantuan tunai dan sembako untuk warga miskin dan lansia yang belum terdata. Masyarakat juga berharap adanya program beasiswa untuk pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Akses Air Bersih dan Penegakan Perda
Khusus di Sukamara, masalah air bersih di musim kemarau masih menjadi isu utama. Warga mengusulkan pembangunan sumur bor dan jaringan pipa untuk mengatasi krisis air di sejumlah desa.
Sementara itu, di ruas jalan Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama, masyarakat meminta penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2012 terkait batasan muatan angkutan CPO yang sering menyebabkan kerusakan jalan.
Okki Maulana berharap agar seluruh hasil reses yang telah disusun secara komprehensif menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun prioritas pembangunan daerah.
“Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik kami kepada masyarakat di daerah pemilihan. Semoga dapat ditindaklanjuti sesuai kapasitas dan kemampuan anggaran yang tersedia,” pungkasnya. (daw)
