Kantamedia.com, Palangka Raya – Pemerintah daerah (Pemda) di Bumi Tambun Bungai baik Pemprov Kalteng maupun Pemkab/Pemko didorong agar memperkuat sistem pemantauan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan, agar tidak ada penyelewengan anggaran yang bakal merugikan negara dan masyarakat.
Anggota DPRD Kalteng Wisman mengatakan, tindak pidana korupsi akan sangat merugikan daerah dan itu dapat menganggu jalannya pemerintahan terutama dari segi pembangunan. Pemda terutama pemprov bersama dengan pihak terkait lainnya, diharap dapat menjadi ujung tombak dalam upaya memberantas korupsi di daerah.
Ini ia sampaikan, lantaran belum lama ini ada seorang kepala daerah di Kalteng yang terjerat dugaan kasus korupsi. “Itu perlu menjadi suatu pembelajaran, agar sistem pemantauan tindak pidana tersebut diperkuat, sehingga kejadian itu tidak terulang kembali,” kata dia, baru-baru ini.
Dirinya juga sangat mendukung intruksi gubernur Kalteng yang telah meminta serta memperingatkan seluruh jajaran kepala perangkat daerah, khususnya Pemprov Kalteng supaya tidak terlibat kasus korupsi yang dapat merugikan daerah maupun diri sendiri.
“Kejujuran merupakan modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Jadi itu yang harus ditaati baik jajaran kepala perangkat daerah maupun kepala daerah,” pungkas dia. (ami)
