Palangka Raya, kantamedia.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menegaskan pentingnya pendekatan transmigrasi berbasis lokal dalam pelaksanaan program pemerintah ke depan. Menurutnya, transmigrasi lokal adalah bentuk kebijakan yang lebih adil dan relevan bagi kondisi sosial Kalimantan Tengah saat ini.
“Bukan berarti kita tidak nasionalis. Tapi penting diingat, Kalimantan Tengah dan daerah-daerah di dalamnya tetap bagian dari Indonesia. Jadi kita bicara soal kepentingan daerah dalam kerangka nasional,” ujar Bambang, Senin (28/7/2025).
Ia menyatakan dukungannya terhadap transmigrasi lokal, yakni skema yang memberdayakan masyarakat setempat untuk mengisi kawasan transmigrasi, ketimbang mengutamakan kedatangan warga dari luar provinsi.
“Program ini memungkinkan masyarakat lokal sendiri untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang memang telah lama tinggal di kawasan tersebut,” ujarnya.
Bambang juga menanggapi pernyataan Sekda Provinsi Kalteng yang menyebutkan komposisi ideal peserta transmigrasi sebesar 80 persen warga lokal dan 20 persen dari luar. Ia menilai pendekatan ini adil dan tepat sasaran.
“Ini bukan soal menolak pendatang. Tapi kita ingin memastikan bahwa program transmigrasi benar-benar berpihak pada masyarakat daerah. Skala prioritasnya harus jelas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa konsep transmigrasi tidak selalu identik dengan perpindahan warga dari luar provinsi. Ada pula transmigrasi lokal, yakni pengaturan perpindahan masyarakat antarwilayah di Kalimantan Tengah sendiri, sesuai perencanaan kawasan transmigrasi yang sudah dirancang oleh pemerintah.
“Kalau tidak berbasiskan karakteristik lokal dan tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, ya kita tolak,” tutupnya.
Pernyataan Bambang ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan soal rencana pemerintah pusat mengakhiri moratorium transmigrasi, yang ditolak sejumlah elemen masyarakat adat di Kalimantan Tengah. (daw)
