Hut Ri

DPRD Pulang Pisau Bahas Raperda RPJMD, Narkotika dan Kemitraan Sawit

Pulang Pisau, Kantamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kembali menggelar rapat pembahasan lanjutan terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda) strategis di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (8/7/2025).

Tiga raperda tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dan Raperda tentang Kemitraan dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.

Kegiatan dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri oleh anggota komisi, jajaran eksekutif, serta tim penyusun masing-masing raperda.

Anggota DPRD Pulang Pisau Faksi Gerindra, Nasrun Rambe, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Raperda P4GN agar segera ditetapkan menjadi perda.

“Raperda tentang narkotika ini sangat krusial sebagai payung hukum bagi instansi yang berwenang untuk bertindak. Tanpa perda, aparat sering mengalami kebingungan dalam bertindak terhadap penyalahguna maupun pengedar narkoba,” jelas Nasrun.

Ia juga menyampaikan bahwa pasca jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan akan ditindaklanjuti dengan penajaman substansi dan penguatan koordinasi antarlembaga.

Selain itu, pembahasan juga menyinggung rancangan regulasi mengenai kemitraan dan harga tandan buah segar kelapa sawit yang selama ini menjadi isu sensitif bagi petani dan pelaku industri perkebunan.

“Raperda ini penting agar ada kepastian harga dan hubungan yang setara antara petani dan perusahaan mitra. Hari ini akan mulai dibahas bersama,” tambahnya.

Nasrun juga mengungkap bahwa DPRD sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang penyesuaian tarif retribusi sewa gedung olahraga milik pemerintah. Selama ini tarif lama dinilai terlalu rendah dan tidak kompetitif jika dibandingkan dengan fasilitas swasta.

“Tarif sebelumnya hanya Rp25.000. Itu terlalu murah dan berisiko mematikan usaha swasta. Maka ke depan perlu disesuaikan agar adil dan tetap kompetitif,” ujarnya. (arw)

Bagikan berita ini