Kantamedia.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Agus Zainal Arifin menyatakan, 63 titik lokasi Sekolah Rakyat telah terbangun dan siap beroperasi mulai Juli 2025.
“Sampai dengan 12 Mei kemarin, kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan juli ini insya Allah pertengahan Juli atau Juli akan sudah dimulai. Sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya,” kata Agus Zainal dalam rapat panja pendidikan daerah bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025)..
Menurut Agus, sekolah rakyat juga akan mengadopsi kurikulum nasional yang dirancang secara khusus, berbeda dari sekolah formal pada umumnya.
“Nah dimana dibangunnya sekolah rakyat ini, diharapkan di setiap kabupaten kota sehingga 514 kabupaten kota hendaknya memiliki sekolah rakyat,” kata Agus.
Selain itu, lanjut Agus, penugasan guru untuk sekolah rakyat akan dilakukan melalui berbagai skema. Nantinya Guru ASN akan menjadi tenaga pengajar utama yang ditugaskan secara resmi.
Untuk daerah yang masih kekurangan guru, pemerintah akan menugaskan guru PPPK. “Kalau kita cukup di suatu daerah maka ada penugasan guru PPPK yang penuh waktu juga kemudian paruh waktu dan terakhir seleksi dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) calon guru,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melakukan kunjungan ke kediaman Ahmad Ardiansyah, calon siswa Sekolah Rakyat di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (14/5/2025). Keluarga Ardi termasuk dalam kategori desil satu atau keluarga miskin ekstrem.
Kehidupan sehari-hari orang tua Ardi sungguh sulit. Mereka mengais rezeki sebagai pemulung dan penjaga toilet umum di Mandaranrejo, Bugul Kidul, dengan penghasilan tak menentu antara Rp30-50 ribu per hari.
“Yang kita lihat secara khusus adalah putra yang usianya itu kelas 6 SD sekitar usia 12 tahun lah, yang akan lulus tahun ini yang menjadi calon salah satu siswa Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul usai berbincang dengan Ardi dan orangtuanya.
Gus Ipul menekankan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan Sekolah Rakyat ini bagi masyarakat yang berada di desil satu, yakni miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan baik dan layak.
“Presiden ingin mereka yang berpotensi untuk tidak melanjutkan sekolah. Mungkin juga putus sekolah, itu mendapatkan perhatian, mendapatkan akses yang lebih luas untuk bisa sekolah, salah satunya melalui Sekolah Rakyat,” jelas Gus Ipul. (*)
