Kantamedia.com – Perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada tersebar di 26 provinsi. Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan perkebunan sawit terluas di Indonesia.
Menurut data Kementerian Pertanian yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022 Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 14,9 juta hektare (ha).
Berdasarkan data tersebut, provinsi yang diketahui tidak memiliki perkebunan kelapa sawit adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.
Sedangkan perkebunan sawit dengan luas terkecil berada di Provinsi Maluku Utara 5.600 Ha, Kepulauan Riau 7.600 Ha, Maluku 10.200 Ha, Jawa Barat 15.900 Ha, dan Gorontalo 18.700 Ha.
Sementara itu, terdapat tujuh provinsi yang memiliki luasan perkebunan kelapa sawit masing-masing lebih dari 1 juta hektare, yaitu:
1. Riau dengan luasan 2.858.700 Ha
2. Kalimantan Barat dengan luasan 2.014.500 Ha
3. Kalimantan Tengah dengan luasan 1.835.100 Ha
4. Sumatra Utara dengan luasan 1.507.500 Ha
5. Kalimantan Timur dengan luasan 1.395.700 Ha
6. Sumatra Selatan dengan luasan 1.171.500 Ha
7. Jambi dengan luasan 1.127.100 Ha
Sementara untuk produksi Menurut data Kementerian Pertanian yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), volume produksi kelapa sawit Indonesia pada 2022 mencapai 45,58 juta ton.
Provinsi penghasil kelapa sawit terbesar adalah Riau, dengan volume produksi sekitar 8,9 juta ton.
Berikut 7 provinsi dengan produksi kelapa sawit terbesar:
1. Riau dengan produksi 8.969.600 ton
2. Kalimantan Tengah dengan produksi 7.043.200 ton
3. Sumatra Utara dengan produksi 5.988.100 ton
4. Kalimantan Barat dengan produksi 5.439.700 ton
5. Sumatra Selatan dengan produksi 4.101.800 ton
6. Kalimantan Timur dengan produksi 3.420.600 ton
7. Jambi dengan produksi 2.629.500 to
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyatakan ada sekitar 9 juta Ha lahan sawit yang ada di Indonesia belum dipajaki.
“Kelapa sawit itu kan laporannya (seluas) 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak,” kata Luhut, dilansir JawaPos, Kamis (11/5/2023). (*/jnp)
