Palangka Raya, kantamedia.com – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Utus Dayak Mantehau melakukan aksi damai di kantor Rektorat Universitas Palangka Raya (UPR), Jalan Hendrik Timang, Senin (24/07/2023).
Aksi itu dilakukan untuk meminta agar Rektor UPR dapat mengakomodasi putra dan putri Dayak Kalteng menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran UPR.
“Ini adalah sebuah keseriusan kita dalam menegakkan apa yang menjadi hak kita sebagai orang Dayak. Jadi kenapa saya lantang menyuarakan hal ini adalah demi anak cucu kami kedepannya,” ujar penanggungjawab aksi, Yetro Simon kepada media.
Karena sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa jalur afirmasi harus diberlakukan secara adil dan transparan, terlebih dan terkhususnya di Universitas Palangka Raya agar kedepannya Putra dan Putri asli Kalimantan Tengah bisa diakomodasi sesuai dengan harapan.
Lanjutnya, untuk perjuangan jalur afirmasi ini pihaknya siap mengawal masyarakat Kota Palangka Raya sampai benar – benar penerimaan mahasiswa dan mahasiswi jalur afirmasi ini bisa diterapkan dengan baik di UPR.
“Setidaknya tahun ajaran 2024 penerimaan mahasiswa dan mahasiswi jalur afirmasi harus diutamakan, agar anak – anak Bumi Tambun Bungai bisa menempuh pendidikan di UPR,” pungkasnya.
Jalur Afirmasi UPR Lebihi Kuota Kemendikbud
Menanggapi tuntutan Aliansi Utus Dayak Mantehau, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Palangka Raya, Natalia Asi pun angkat bicara di hadapan masa peserta aksi damai.
“Secara garis besar, kami dari Universitas Palangka Raya telah menjalankan prosedur jalur afirmasi tersebut sesuai dengan Juknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yakni Kuota 30 Persen penerimaan untuk putra dan putri asli Kalimantan Tengah,” kata Natalina Asi.
Bahkan menurut Natalina Asi, saat ini jalur afirmasi di UPR pada penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 ini mencapai 42 persen. “Padahal kuota dari Kemendikbud hanya 30 persen,” ujarnya.
Namun Natalina Asi tidak mempermasalahkan adanya masukan dari Aliansi Utus Dayak Mantehau yang datang ke Rektorat UPR.
“Kami sebenarnya tidak masalah dengan masukan-masukan seperti ini karena ketika kita membuat perubahan tentu harus ada dasarnya,” ungkapnya. (nna)
