Palangka Raya, Kantamedia.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jenuh Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar aksi unjuk rasa di Kota Palangka Raya, Rabu (19/2/2025). Aksi ini dilakukan dengan long march dari Taman Yos Sudarso menuju kantor DPRD Kalteng sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai berdampak pada sektor pendidikan. Sebelum memulai long march, massa aksi meneriakkan kritik terhadap kebijakan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya terkait pemangkasan anggaran pendidikan.
Sepanjang perjalanan menuju kantor DPRD Kalteng, massa aksi menyanyikan lagu-lagu protes serta menyerukan tuntutan mereka. Aksi ini mencapai titik utama di Jalan Ahmad Yani, Palangka Raya, dengan massa tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB. Pantauan di lokasi menunjukkan personel kepolisian sudah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Fernando, menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah semakin membuat pendidikan tidak diprioritaskan.
“Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan lagi prioritas utama. Kami melihat pemotongan anggaran ini berdampak pada mahasiswa, kampus, dan dosen,” ujar Fernando dalam orasinya.
Ia juga menekankan bahwa mahasiswa tidak akan diam jika kebijakan yang merugikan pendidikan terus berlangsung.
“Kami tidak akan tinggal diam! Mahasiswa akan terus bergerak sampai hak-hak pendidikan tetap dijamin oleh negara,” tegasnya.
Suasana aksi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa melakukan aksi pembakaran ban bekas. Kobaran api dan asap hitam mengepul dari halaman depan kantor wakil rakyat.
Menunggu Sikap DPRD Kalteng
Mahasiswa yang melakukan aksi di Kantor DPRD Kalteng masih menunggu pernyataan resmi dari DPRD, yang dijadwalkan akan menyatakan sikap pada Senin, 24 Februari 2025. Mereka mendesak agar DPRD Kalteng bersikap tegas dalam menolak kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pendidikan.
Fernando menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal permasalahan ini.
“Jika DPRD Kalteng mengingkari janji mereka, kami akan turun lagi dengan membawa massa yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang mahasiswa, tapi tentang masa depan pendidikan di Indonesia,” tambahnya.
Aksi Serentak di Sejumlah Daerah
Aksi di Palangka Raya ini bukanlah satu-satunya. Gelombang protes serupa juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, dengan mahasiswa menggaungkan tagar #IndonesiaGelap sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Mahasiswa berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka dan meninjau ulang kebijakan yang berdampak pada akses pendidikan serta kesejahteraan akademisi di Indonesia.
Dengan meningkatnya gelombang aksi ini, mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan pemerintah, terutama yang berpotensi mengancam masa depan pendidikan di Indonesia. (daw)
