Kantamedia.com – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengakui, pihaknya tengah mengusut pencopotan baliho atau spanduk Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang dipasang di kawasan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.
“Lagi dicek sama teman-teman, tempatnya di mana lagi kita cek, dan itu apakah kita lihat prosesnya Kalimantan Tengah sekarang lagi proses,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dilansir dari Antara, Jumat (21/7/2023).
Menurut Rahmat Bagja, Bawaslu akan mengawasi jalannya sosialisasi di setiap tingkatan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.
“Sosialisasi ya, bukan kampanye. Sosialisasi tidak diperkenankan, tapi kalau di internal partai. Kalau di luar masyarakat itu yang kami batasi tidak boleh mengajak tentang sosialisasi,” ucap Bagja.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meluruskan, narasi dalam video viral yang menyorot langkah anak buahnya menurunkan baliho bergambar Ganjar Pranowo di kawasan Makodim 1013/Muara Teweh.
Panglima TNI menegaskan, keputusan yang diambil anak buahnya di lapangan sudah benar dan sesuai sesuai prosedur.
Dia menegaskan, TNI bersikap netral di pemilu 2024 mendatang. Itu sebabnya, dia tidak mau ada gambar atau apa pun yang berkaitan dengan kepentingan pemilu dipasang di area atau lahan TNI.
Dia pastikan pula saat baliho dicopot disaksikan dari pihak pemasang dan pemerintah setempat.
“Nah, kemarin dari Dandim Muara Teweh, itu sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya. Dari perwakilan partai juga, dengan Satpol PP, juga Pak Bupati sudah menyampaikan semuanya. Jadi dilepas dan disaksikan oleh mereka,” kata Panglima di Sesko TNI, Kota Bandung, Senin 17 Juli 2023.
Dia menegaskan baliho bergambar Ganjar Pranowo itu diturunkan dengan baik. Sebab, sesuai izin baliho, spanduk atau alat peraga apa pun berkaitan dengan pemilu, tidak boleh dipasang di lingkungan TNI.
“Jadi beritanya mungkin jangan dicopot, seolah-olah dicopot itu dipaksa, jadi tidak (begitu). Kalau dicopot itu kesannya langsung digaruk, dicopot gitu. Nah ini tidak, kita tetap pakai aturan yang ada. Karena izinnya itu tidak dipasang di situ, maka kita sampaikan kenapa dipasang di situ, karena sudah jelas soal netralitas TNI,” tegas Yudo.
Ia meminta polemik ini tidak berkepanjangan. Alasan penurunan gambar adalah upaya menjaga netralitas TNI. Panglima TNI juga meminta tidak ada lagi kejadian hal serupa. Semua pihak harus saling menghormati.
“Nah, jadi kejadiannya seperti itu, tidak seperti di running text itu. Jadi itu melepas dengan mekanisme yang ada, kita hargai hormati, tapi juga hargai kami, bahwa kami sudah menyatakan bahwa TNI adalah netral. Jadi dari awal mula ini harus kita sampaikan kepada jajaran untuk netralitas,” Panglima menandaskan. (*/jnp)
