Palangka Raya, kantamedia.com – Dua pasangan calon peserta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara menyatakan komitmen mereka untuk menjalankan proses demokrasi yang bersih dan damai. Hal tersebut disampaikan langsung usai mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan PSU yang dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran di Palangka Raya, Rabu (25/6/2025).
Paslon nomor urut 2, Jimmy Carter, secara tegas menolak praktik politik uang dalam pelaksanaan PSU. “Komitmen tadi kan kita diminta terkait pelaksanaan PSU ini, kita tidak melaksanakan money politic,” ujarnya kepada wartawan.
Ia mengingatkan bahwa ikrar anti politik uang sudah ditegaskan sebelumnya pada 17 Juni 2025. “Sudah kami laksanakan ikrar untuk tidak melakukan politik uang, dan saya berharap kedua paslon memegang teguh komitmen itu. Kami ingin PSU Barito Utara berjalan lancar dan damai,” lanjut Jimmy.
Ia juga menegaskan sikap siap kalah dan siap menang sebagai bentuk kedewasaan politik. “Kalau kita berani maju, artinya juga harus berani kalah. Namun tentu harapan kami adalah menang,” ucapnya.
Sementara itu, paslon nomor urut 1, Shalahuddin, menyoroti pentingnya netralitas aparatur negara. “ASN harus netral. Jangan sampai ada yang melibatkan diri dalam hal-hal yang dilarang,” tegasnya. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan visi dan program yang telah disusun jika nantinya dipercaya oleh masyarakat Barito Utara.
Komitmen pasangan calon tersebut mendapat pengawalan ketat dari Bawaslu Barito Utara. Ketua Bawaslu, Adam Parawansa Syahbubakar, memastikan bahwa lembaganya telah melakukan koordinasi intensif dengan penyelenggara dan pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan tertib dan sesuai aturan.
“Dalam pertemuan tadi kami mengecek kesiapan masing-masing lembaga. Kita juga merefleksikan pelaksanaan sebelumnya agar kekurangan bisa diperbaiki,” ungkap Adam. Ia menegaskan bahwa Bawaslu menginginkan pelaksanaan PSU berlangsung jujur, adil, dan kondusif.
Sebagai bagian dari langkah pencegahan, Bawaslu Barito Utara telah mencanangkan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa anti politik uang. “Kami berharap semua pihak, khususnya pasangan calon dan tim pendukungnya, menghormati dan memegang komitmen terhadap deklarasi ini,” ujarnya.
Adam menambahkan bahwa pengawasan dilakukan secara melekat terhadap seluruh aktivitas kampanye dan kegiatan pendukung pasangan calon. “Harapan kita, segala aktivitas dapat berjalan lancar dan tidak mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung,” pungkasnya.
Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur ini menjadi bagian dari upaya kolektif Pemprov dan lembaga terkait dalam menjaga marwah demokrasi lokal. PSU Barito Utara menjadi sorotan publik nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi dua paslon karena politik uang, sehingga pemilihan diulang dengan kandidat baru. (daw)
