Palangka Raya, kantamedia.com – Posko Ganjar Bersama Kalteng (GBK) menggelar kuliah umum dengan tema “Relawan Dalam Sistem Politik Indonesia”. Kegiatan itu dilaksanakan di Posko GBK, Jalan G. Obos No. 77 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (1/9/2023).
Kuliah umum yang diikuti sekitar 100 orang mahasiswa semester 3 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangka Raya (UPR) tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Abdi Rahmat (Sekretaris GBK) dan Mahdi Surya Aprilyansyah, SH,MH (Anggota Dewan Penasehat GBK).
Dalam paparannya, Mahdi Surya Aprilyansyah mengatakan bahwa relawan politik bukanlah bagian dari partai politik. Kehadiran para relawan lebih didorong oleh nilai-nilai tertentu yang tidak berkaitan dengan kepentingan partai politik.
“Relawan politik dapat disinergikan dengan tim sukses kemenangan kampanye di sebuah partai politik, karena fungsi mobilisasi yang lebih masif. Namun, relawan itu sendiri sifatnya mandiri dan tidak berkaitan dengan partai politik manapun,” kata Mahdi.
Mahdi juga menyampaikan bahwa ada beberapa kategori dalam relawan, berdasarkan kelompoknya relawan dibagi menjadi tiga, yaitu Relawan yang berasal dari mantan aktivis yang terlibat dalam aksi 90-an atau yang biasa disebut relawan pro demokrasi. Relawan dari berbagai organisasi non pemerintah, dimulai dari gerakan anti korupsi, petani, dan masyarakat adat. Seniman dan orang-orang di sektor industri kreatif.
Selain itu, Mahdi juga menyampaikan bahwa tidak semua komunitas relawan politik memiliki visi dan misi yang sama. Berdasarkan aktivis kegiatan, ada tiga kategori relawan politik, yaitu Relawan narsis, yang hanya mencari popularitas. Relawan rente, yang sering membuat berbagai kegiatan dan aktivitas dukungan terhadap kandidat, namun dengan tujuan dan target mencari keuntungan semata. Terakhir, relawan fans club, yang aktivitasnya hanya memuji-muji apapun yang dilakukan kandidat dan marah-marah jika ada yang memojokkannya.
“Sebetulnya ada yang keempat, yaitu relawan investor, berupa perusahaan yang bergantung pada keputusan pada calon pejabat dengan cara terus membiayai partai dan kandidat karena memiliki kepentingan pribadi maupun kelompoknya,” ungkap Mahdi
Mahdi menilai bahwa fenomena baru demokrasi Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai kebangkitan politik sipil yang menandai kembalinya partisipasi publik. Kebangkitan politik sipil dapat ditelusuri melalui kehadiran relawan politik yang tersebar di seluruh Indonesia tanpa sekat agama, etnis, atau ras (primordialisme). Relawan politik ini kemudian menciptakan asosiasi sipil secara spontan dengan mengedepankan kepercayaan publik tanpa diperintah oleh partai politik apapun.
Sementara itu, Abdi Rahmat mengatakan bahwa relawan merupakan pilar utama gerakan demokrasi di Indonesia. Relawan menjadi simbol gerakan publik dalam mendorong partisipasi publik dalam demokrasi.
“Relawan menjadi sebuah organisasi atau kelompok yang bisa dimasuki oleh siapapun. Seiring perkembangan relawan muncul dengan berbagai latar belakang yang mengakibatkan munculnya berbagai jenis atau model relawan,” kata Abdi.
Abdi juga menyampaikan bahwa setelah reformasi terjadi transformasi nilai demokrasi dari yang patrimonial (warisan) menjadi volunterism dan partisipatoris. Relawan menjadi bagian penting dalam mengawal demokrasi untuk generasi yang maju. (*/jnp)
