Palangka Raya, Kantamedia.com – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan nasional tahun 2025 mencapai 66,46 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan literasi 65,43 persen dan inklusi 75,02 persen. “Survei dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Tahun ini, terjadi peningkatan sekitar satu persen untuk literasi dan lima persen untuk inklusi keuangan,” jelas Primandanu di Palangka Raya, Rabu (29/10/2025).
Meski data nasional telah tersedia, OJK belum merilis data spesifik untuk tingkat provinsi. Namun, pihaknya berkomitmen memperluas cakupan survei ke daerah. “Ke depan, kami akan upayakan agar sampling bisa mencakup provinsi, termasuk Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Momentum Hari Keuangan Nasional (Harkeu) 2025 yang diperingati setiap 30 Oktober, menurutnya, menjadi refleksi penting tentang kemandirian dan kedaulatan ekonomi. “Hari Uang RI ini mengingatkan kita bahwa memiliki mata uang sendiri adalah simbol kedaulatan dan identitas bangsa. Karena itu, masyarakat diharapkan mampu mengelola keuangan dengan bijak, bertanggung jawab, dan menggunakan produk keuangan yang legal,” katanya.
Primandanu juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan digital di era serba daring. Ia mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan investasi dan pinjaman online. “Kami terus mengingatkan agar selalu cek 2L — legalitas dan logis — sebelum bertransaksi,” tegasnya.
OJK Kalteng turut bekerja sama dengan Satgas Pasti Daerah dan kepolisian untuk menindak berbagai bentuk penipuan keuangan digital. “Kami rutin berkoordinasi dengan Polda Kalteng dan pemerintah daerah untuk memperbarui penanganan kasus-kasus keuangan ilegal,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, OJK akan menggelar Coaching Clinic Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada akhir Oktober ini. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan memperluas akses keuangan di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. (Daw).
