Kantamedia.com – Dalam rangka peningkatan percepatan akses keuangan di daerah OJK Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Barat yang mencakup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Bupati Kotawaringin Barat beberapa waktu lalu, nampak dihadiri Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, PJ Bupati Kotawaringin Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Koordinator dan Anggota TPAKD di Wilayah Barat serta Pemimpin Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Rapat koordinasi dilakukan, dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja serta pemberian arahan strategis kepada masing-masing TPAKD di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang pada akhirnya diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsi TPAKD dalam meningkatkan akses keuangan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada Triwulan 4 Tahun 2023 sebesar 6,40 persen atau lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,04 persen.
“Oleh karena itu, TPAKD yang merupakan forum koordinasi yang bertujuan untuk pemerataan akses keuangan di Daerah juga diharapkan dapat lebih mendukung pertumbuhan ekonomi secara regional,”ucapnya Dalam sambutannya.
Dia menyebut, saat ini TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah telah terbentuk seluruhnya, yaitu sebanyak 15 TPAKD yang terdiri dari 1 TPAKD Provinsi dan 14 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota.
Untuk mendorong berjalannya program-program tersebut, maka dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, infrastruktur yang memadai seperti ketersediaan jaringan komunikasi dan akses lembaga jasa keuangan menjadi hal yang penting juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya program TPAKD.
“Penetapan kebijakan dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan daerah, serta monitoring dan evaluasi jugae perlu dilakukan secara berkala agar program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan,” terang Primandanu Febriyan Aziz.
Selanjutnya, Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa inklusi keuangan adalah bentuk ketersediaan akses pada berbagai Lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Urgensi peningkatan inklusi keuangan sejalan dengan tujuan peningkatan efisiensi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, sehingga berdampak pada pertumbuhan kesejahteraan. (Mhu)
