Kantamedia.com – Pemerintah menetapkan penyesuaian distribusi program MBG (makan bergizi gratis) untuk pelajar, yang kini hanya diberikan pada hari aktif sekolah. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan penyaluran pada hari libur dinilai kurang efektif.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan perubahan skema tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Menurutnya, distribusi makan bergizi gratis sebelumnya mencakup hari libur, namun pelaksanaannya tidak optimal.
“Setelah dievaluasi, penyaluran pada hari libur tidak berjalan efektif. Karena itu, program MBG difokuskan pada lima hari sekolah,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian di daerah tertentu. Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi, distribusi MBG dapat dilakukan hingga enam hari dalam sepekan sesuai kebutuhan.
Kebijakan serupa juga berlaku bagi lembaga pendidikan berbasis asrama, seperti pondok pesantren. Pola penyaluran disesuaikan dengan aktivitas santri di masing-masing institusi.
“Untuk pesantren, bisa lima atau enam hari, tergantung kondisi dan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kebijakan ini tidak memengaruhi kelompok penerima manfaat lain di luar pelajar. Penyaluran MBG bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tetap berjalan seperti sebelumnya tanpa perubahan.
Zulkifli Hasan menegaskan, penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program makan bergizi gratis yang saat ini telah menjangkau puluhan juta penerima di seluruh Indonesia.
Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola program MBG dapat terus dilakukan hingga akhir tahun, seiring dengan upaya memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Untuk diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia meluncurkan aplikasi “Jaga Dapur MBG” untuk memperkuat pengawasan program MBG atau makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.
Peluncuran aplikasi ini bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai standar layanan gizi yang ditetapkan bagi masyarakat.
Wakil Kepala BGN Sonny Sonjaya menjelaskan, aplikasi tersebut memungkinkan penerima manfaat melaporkan berbagai temuan di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian menu hingga kualitas makanan. Laporan dapat disertai bukti visual berupa foto atau video yang selanjutnya diverifikasi oleh aparat terkait.
“Aplikasi ini menjadi instrumen penting dalam pengawasan agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya saat sosialisasi di Tuban, Jawa Timur, Rabu (1/4/2026).
Saat ini, aplikasi Jaga Dapur MBG telah diterapkan secara nasional. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengunggah menu harian, termasuk informasi kandungan gizi dan biaya per porsi. Tercatat, sekitar 27 ribu satuan layanan telah terintegrasi dalam sistem tersebut. (*/pri)
