Palangka Raya, Kantamedia.com – Dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Puncak BIK yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Palangka Raya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sivitas akademika Universitas Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Jasa Keuangan, serta lembaga vertikal lainnya.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Palangka Raya, Wijanarka, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini di lingkungan kampus. “Kegiatan ini bukan hanya menjadi sarana edukasi finansial, tetapi juga momentum untuk menanamkan kesadaran literasi keuangan di kalangan mahasiswa agar mereka menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan,” ujarnya.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menekankan pentingnya Bulan Inklusi Keuangan sebagai momen untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terjangkau. “Melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi lintas sektor, BIK mendorong peningkatan literasi dan penggunaan produk keuangan formal, mulai dari tabungan, asuransi, hingga pembiayaan UMKM,” jelasnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya OJK. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus bersinergi dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang semakin melek keuangan, kreatif, dan berdaya saing,” katanya.
Rangkaian kegiatan Puncak BIK 2025 mencakup penyerahan penghargaan lomba, talkshow pasar modal bersama OJK dan Bursa Efek Indonesia, serta sesi inspiratif dari pelaku usaha kecil yang juga aktif berinvestasi. Peserta diajak memahami bagaimana literasi dan akses keuangan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
OJK Kalimantan Tengah berharap semangat inklusi keuangan terus meluas, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka mampu berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Mhu).
