Palangka Raya, Kantamedia.com – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, menegaskan stabilitas Sektor Jasa Keuangan di provinsi ini tetap terjaga meski dinamika perekonomian global meningkat. Data sampai Juni 2025 menunjukkan pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga, dan penyaluran kredit, dengan NPL terjaga di bawah 5 persen.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, mengatakan sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan inklusi keuangan. “Akses layanan keuangan yang merata memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing daerah,” ujar Primandanu, Selasa (30/9/2025).
Pada posisi Juni 2025, aset Bank Umum di Kalimantan Tengah mencapai Rp91,46 triliun, meningkat 13,10 persen year on year atau bertambah sekitar Rp10,59 triliun dari Juni 2024. Dana Pihak Ketiga tercatat Rp49,98 triliun, tumbuh 12,33 persen atau naik sekitar Rp5,49 triliun.
Penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp51,20 triliun, naik 6,07 persen atau sekitar Rp2,93 triliun dibandingkan Juni 2024. Tingkat kredit bermasalah tetap terjaga, tercatat 1,94 persen pada Juni 2025, masih di bawah ambang 5 persen.
Komposisi penggunaan kredit pada Juni 2025 didominasi oleh kredit konsumtif sebesar Rp20,21 triliun atau 39,46 persen dari total kredit. Kredit modal kerja mencapai Rp17,73 triliun atau 34,62 persen, sementara kredit investasi Rp13,27 triliun atau 25,91 persen.
Lima sektor pengguna kredit terbesar di provinsi ini adalah:
- Pertanian, perburuan, dan kehutanan: Rp14,83 triliun, 28,95 persen dari total kredit, NPL 0,83 persen.
- Pemilikan peralatan rumah tangga lainnya termasuk pinjaman multiguna: Rp14,22 triliun, 27,78 persen, NPL 1,55 persen.
- Perdagangan besar dan eceran: Rp9,55 triliun, 18,65 persen, NPL 2,85 persen.
- Pemilikan rumah tinggal: Rp5,57 triliun, 10,88 persen, NPL 2,51 persen.
- Industri pengolahan: Rp1,12 triliun, 2,19 persen, NPL 3,11 persen.
Berdasarkan jenis usaha, penyaluran kredit masih didominasi oleh kredit non-UMKM sebesar Rp32,77 triliun atau 64,01 persen dari total penyaluran. Sisanya disalurkan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah.
OJK Kalteng menekankan perlunya peningkatan inklusi keuangan untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani, mendorong akses permodalan bagi UMKM, serta memperkuat literasi keuangan masyarakat. Upaya ini dinilai penting untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan sistem keuangan daerah.
OJK dan pelaku perbankan di Kalteng akan terus memantau perkembangan kredit dan kualitas aset, sambil meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperluas akses keuangan yang inklusif. (Mhu).
