Muara Teweh, Kantamedia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Timur menggelar Rapat Pleno penyusunan program kerja Tahun 2026 di Muara Teweh, Selasa (10/2/2026). Forum ini menjadi langkah awal merumuskan strategi percepatan akses keuangan yang lebih merata dan inklusif di wilayah timur Kalteng.
Rapat pleno difokuskan pada penyusunan rencana kerja TPAKD 2026 guna memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau optimal. Sinergi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong pemerataan inklusi keuangan.
Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz melalui Andrianto Suhada menegaskan, TPAKD memiliki peran strategis sebagai motor kolaborasi di daerah.
“OJK berkomitmen terus memperkuat peran TPAKD agar penyusunan dan pelaksanaan program inklusi keuangan berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” ujar Andrianto.
Ia menambahkan, program kerja yang dirancang harus responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab tantangan di lapangan melalui kerja sama solid antara pemerintah daerah dan Lembaga Jasa Keuangan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Barito Utara, Barhum Poderlin Girsang, menyebut rapat pleno ini menjadi momentum evaluasi sekaligus perumusan langkah strategis ke depan. Ia menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan agar setiap program yang disusun benar-benar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Direktur Senior Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Kalteng, perwakilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, serta Sekretaris Daerah dari Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, dan Murung Raya, termasuk pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Barito Utara.
Rapat pleno ditutup dengan komitmen bersama memperkuat koordinasi lintas kabupaten guna mempercepat pemerataan akses keuangan di wilayah timur Kalimantan Tengah. (Mhu).
