Palangka Raya, Kantamedia.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mendorong reformasi tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang agar lebih transparan dan tepat sasaran. Ia menilai selama ini penyaluran CSR masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar wilayah operasi.
Dalam arahannya usai rapat penguatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pertambangan di Aula Jaya Tingang, Selasa (21/10/2025), Agustiar menegaskan pentingnya mekanisme penyaluran CSR melalui satu pintu. Langkah ini dinilai akan memastikan program tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar berdampak bagi warga lokal.
“Penyaluran CSR harus dilakukan secara tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi investasi. Selama ini sering tidak merata, hanya dikejar formalitas saja. Ke depan, semua akan melalui satu pintu agar lebih terarah dan transparan,” ujar Agustiar.
Ia menyebut forum lintas sektor antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat akan segera dibentuk untuk mengawal kebijakan tersebut. Forum ini akan menjadi ruang evaluasi dan transparansi agar kegiatan CSR dapat disinergikan dengan program pembangunan daerah.
“Kalau semua pihak terlibat, hasilnya akan lebih terasa. Kami ingin masyarakat melihat langsung bahwa kehadiran perusahaan membawa manfaat nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas,” tegasnya.
Agustiar juga menekankan bahwa penguatan PAD dari sektor pertambangan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa peningkatan ekonomi daerah tidak boleh mengabaikan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Sekarang ini kesempatan kita menata kembali agar kebijakan di lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Semua harus berjalan searah,” ucapnya.
Gubernur menutup arahannya dengan harapan agar kebijakan CSR satu pintu dan pengawasan PAD lintas sektor menjadi fondasi baru tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Tengah. (Daw).
