PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya diarahkan untuk mengejar serapan anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melalui Sekda Kalteng Linae Victoria Aden dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (16/9/2026).
Linae menyampaikan, kebijakan fiskal 2027 akan diarahkan untuk menjawab sejumlah persoalan utama daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan kemiskinan dan stunting, pembangunan konektivitas antarwilayah hingga penguatan ekonomi lokal melalui sektor pertanian dan UMKM.
“Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Linae saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng.
Salah satu sasaran utama yang ditetapkan pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan makro Kalteng pada 2027 menjadi di bawah 4,50 persen. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan sektor agraris, bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi daerah, modernisasi sarana pertanian, Program Kartu Huma Betang Sejahtera, jaminan kesehatan hingga pemberian beasiswa bagi keluarga miskin.
Pemerintah juga menempatkan hilirisasi sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah komoditas daerah. Kebijakan tersebut akan disertai penguatan kelembagaan petani dan koperasi, kemitraan UMKM dengan industri, peningkatan keterampilan serta upaya memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.
Dari sisi pendapatan, Pemprov Kalteng menyatakan akan memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat digitalisasi pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah dan kinerja BUMD, serta mengembangkan sumber pendapatan baru. Strategi tersebut diarahkan agar peningkatan PAD tidak menambah beban masyarakat kecil.
Evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja BUMD dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, dividen serta manfaat ekonomi maupun pelayanan kepada masyarakat. PT Bank Kalteng, misalnya, disebut memiliki modal inti lebih dari Rp3 triliun dan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp184,30 miliar kepada seluruh pemegang saham.
Sementara PT Jamkrida diarahkan untuk meningkatkan produktivitas aset, pendapatan, laba dan ROA, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Adapun PT Banama Tingang Makmur masih dikawal melalui proses restrukturisasi dan penataan kembali core business atas penyertaan modal kumulatif sebesar Rp16,36 miliar.
Pada sisi belanja, pemerintah menerapkan prinsip clean and clear serta readiness criteria. Setiap kegiatan yang masuk dalam anggaran harus memiliki kesiapan lahan, DED, dokumen lingkungan, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan dan kebutuhan kas. Untuk paket strategis, lelang dini didorong agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Pemprov juga menjelaskan bahwa rasionalisasi belanja dilakukan terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas atau kurang memberikan nilai tambah. Anggaran yang tersedia kemudian diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana jalan poros desa.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah memprioritaskan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi, sarana-prasarana, obat dan alat kesehatan serta akses pelayanan di wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan dan terpencil.
Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketersediaan obat esensial di Puskesmas pada 2025 mencapai 96,1 persen, sedangkan cakupan JKN mencapai 99,17 persen. Namun, pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan dengan perkiraan kekurangan sekitar 176 dokter dan 1.187 bidan.
Pemprov Kalteng juga menaruh perhatian pada akses listrik dan air bersih. Perluasan akses listrik PLN bagi desa yang belum berlistrik terus didukung, sementara distribusi air bersih oleh Satgas Darurat Air Bersih bersama pemerintah kabupaten/kota hingga pertengahan September 2026 telah mencapai lebih dari 1,6 juta liter.
Sektor kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD 2027. Pengalaman penanganan pada 2026 akan digunakan untuk memperkuat aspek pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, penyediaan sumber air serta kecepatan respons.
Pemerintah menegaskan ukuran keberhasilan APBD 2027 tidak berhenti pada tingkat penyerapan anggaran. Evaluasi juga akan melihat capaian kinerja dan dampaknya, antara lain melalui penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, penurunan stunting, peningkatan Indeks Modal Manusia, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemantapan jalan provinsi serta peningkatan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah.
“APBD Tahun Anggaran 2027 harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel serta diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap belanja harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Linae.
Setelah jawaban Gubernur disampaikan, dokumen pendukung Rancangan APBD 2027 selanjutnya akan dibahas melalui rapat kerja komisi-komisi DPRD bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng dan perangkat daerah mitra kerja maupun melalui rapat gabungan komisi. (daw)
