Palangka Raya, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), terutama melalui pendataan alat berat dan kendaraan operasional perusahaan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalteng, Sutoyo, usai kegiatan Forum PTSP se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Kamis (19/6/2025).
Sutoyo menyampaikan bahwa Presiden RI dan Gubernur Kalimantan Tengah telah menegaskan pentingnya keselarasan antara program nasional, visi-misi daerah, serta rencana pembangunan kabupaten/kota. Salah satu bentuk konkret dari keselarasan tersebut adalah penguatan basis data dan sistem informasi terkait potensi pendapatan daerah.
“Pak Gubernur meminta kepada seluruh kepala dinas DPMPTSP kabupaten/kota agar benar-benar memahami dan melaksanakan upaya peningkatan PAD. Salah satunya dengan mendata alat-alat berat dan kendaraan operasional yang digunakan oleh perusahaan di wilayah masing-masing,” ujar Sutoyo.
Ia menjelaskan bahwa banyak UPT di daerah masih mengandalkan perkiraan dalam menghitung pajak, karena belum memiliki data real perusahaan dan jumlah alat berat yang digunakan. Dengan pendataan yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui berapa banyak alat yang sudah menggunakan pelat KH dan berapa yang belum, serta menghitung kebutuhan riil bahan bakar yang digunakan oleh sektor industri.
“Dengan data yang lengkap, kita bisa tahu siapa yang sudah bayar pajak, siapa yang belum. Jadi tidak ada lagi kira-kira. Ini penting agar potensi pajak tidak hilang,” tegasnya.
Forum PTSP ini, lanjut Sutoyo, diharapkan menjadi momentum koordinasi lintas sektor. DPMPTSP kabupaten/kota diimbau bekerja sama dengan dinas teknis untuk menyurati perusahaan, termasuk di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, agar menyerahkan data operasional mereka secara rutin dan akurat.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan visi pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat atau provinsi. “Yang punya wilayah adalah bupati dan wali kota. Jadi mereka juga harus aktif mendata potensi yang ada di daerahnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sutoyo turut mengajak rekan-rekan media untuk berperan aktif menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat dan investor. “Media adalah mata, telinga, dan corong pemerintah. Tolong bantu kami menyampaikan ini agar investor juga paham bahwa Kalimantan Tengah serius menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan,” pungkasnya. (daw)
