Palangka Raya, Kantamedia.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap angkutan barang Over Dimension Over Loading (ODOL) harus diperketat sebagai langkah konkret menekan angka kerusakan jalan di wilayah provinsi.
Pernyataan ini disampaikan Edy menanggapi data terbaru yang menyebutkan Kalimantan Tengah memiliki ruas jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, yakni 191,56 kilometer. Sebagian besar kerusakan terjadi di jalur poros tengah yang menghubungkan wilayah Kotawaringin–Barito.
“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, salah satu upayanya adalah menertibkan angkutan ODOL. Jangan sampai overload. Itu dilakukan supaya pengawasan terpadu terus dijalankan,” ujar Edy, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, mayoritas kendaraan pengangkut hasil tambang dan perkebunan di Kalteng masih menggunakan pelat luar daerah, sehingga menyulitkan proses pemantauan tonase di lapangan. Pemerintah daerah tengah mendorong penyesuaian sistem registrasi kendaraan agar pengawasan lebih mudah dilakukan.
“Selama ini kebanyakan kendaraan yang melintas itu berpelat luar. Kalau bisa, sistem pelat kendaraan diubah agar bisa kita pantau tonasenya,” jelasnya.
Edy juga menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan balai jalan nasional tetap berjalan intensif. Meski dana infrastruktur berada di kementerian, Pemprov Kalteng terus mengusulkan program perbaikan dan pembangunan ruas strategis melalui jalur kementerian teknis.
“Dari pemerintah pusat disampaikan ada dana sekitar Rp175 triliun di kementerian dan OPD, tapi memang harus diusulkan. Jadi, meskipun anggarannya di balai, daerah tetap bisa mendapatkan manfaatnya,” terangnya.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran nasional termasuk pemotongan TKD tidak mengubah prioritas pembangunan jalan. Hanya saja, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah dan pusat. (Daw).
