PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan pentingnya evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai upaya memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD). Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan saat ini akan menjadi bahan penting untuk memperbaiki manajemen BUMD ke depan.
“Kita berterima kasih atas penyelesaian dan masukan. Evaluasi ini penting agar ke depan BUMD bisa lebih produktif dan benar-benar menjadi institusi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Leonard, Kamis (21/8/2025).
Menurut Leonard, saat ini Kalteng memiliki sejumlah BUMD, antara lain Bank Kalteng, Jamkrida, dan Banama Tingang. Dari ketiganya, Bank Kalteng masih menjadi yang paling produktif dalam menyumbang PAD.
Sementara Jamkrida bergerak di bidang penjaminan, namun kontribusinya belum secepat dan setinggi Bank Kalteng. Adapun Banama Tingang, menurut Leonard, masih membutuhkan pembenahan serius. “Masalah Banama Tingang salah satunya adalah keterbatasan SDM. Core bussiness mereka harus diperkuat dengan jiwa entrepreneur yang lebih baik,” jelasnya.
Banama Tingang diketahui memiliki unit usaha seperti Hotel Dandang Tingang dan beberapa bisnis lainnya, tetapi kinerjanya dinilai belum maksimal.
Selain isu BUMD, Leonard juga menanggapi pemotongan anggaran pada proyek jalan Hayaping–Patung di Barito Timur yang sempat dikritisi Anggota DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas. Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak hanya terjadi di ruas tersebut, melainkan juga di daerah lain, termasuk Gunung Mas. “Ini bukan soal pokir, tetapi kepentingan daerah. Semua harus dievaluasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemotongan anggaran merupakan konsekuensi dari berkurangnya DAK Fisik yang dialokasikan pusat. Meski begitu, Leonard belum memastikan apakah ruas jalan Hayaping–Patung termasuk dalam skema DAK tersebut. “Kita berharap meski ada pemangkasan, jalan-jalan provinsi tetap bisa difungsionalkan. Kalau keuangan daerah sehat, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menanganinya,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Leonard juga menjelaskan hasil rapat eselon yang digelar di lingkup Pemprov. Menurutnya, agenda tersebut bertujuan menyamakan persepsi aparatur sipil negara (ASN) agar selaras dengan visi-misi Gubernur Kalteng. “Pak Gubernur selalu mengingatkan agar seluruh pejabat berada dalam satu frekuensi, dan itu harus sampai ke semua tingkatan,” kata Leonard.
Terkait kemungkinan rotasi pejabat, Leonard tidak menampik rencana tersebut. “Untuk rotasi pejabat, nanti kita lihat waktunya. Pasti ada,” tandasnya. (daw)
