Pemprov Kalteng dan OJK Bahas Arah Baru TPAKD 2026

Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng menggelar Coaching Clinic Triwulan III Tahun 2025 dan Rapat Pembahasan Rencana Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (31/10/2025).

Acara ini bertujuan memperkuat koordinasi antar-TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah guna memperluas akses keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh wilayah.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mewakili Sekda Kalteng, membuka kegiatan secara resmi. Ia menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk mengevaluasi capaian dan merumuskan arah kebijakan TPAKD yang lebih efektif.

“Melalui Coaching Clinic ini, kami berharap setiap TPAKD dapat melakukan self-assessment terhadap efektivitas program yang telah berjalan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujar Yuas.

Ia menegaskan, Pemprov Kalteng berkomitmen mendukung keberlanjutan program TPAKD sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan ekonomi melalui akses keuangan yang inklusif.

Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menambahkan bahwa percepatan akses keuangan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kalteng pada Triwulan II 2025 mencapai 4,99 persen (year on year), dengan sektor pertanian dan industri pengolahan sebagai penyumbang utama.

Primandanu juga memperkenalkan Roadmap TPAKD 2026–2030 dan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai alat ukur capaian inklusi keuangan di daerah.

“Ada tiga fokus utama dalam Coaching Clinic ini, yakni mendorong pemerataan akses keuangan, memperkuat sinergi antar lembaga, serta meningkatkan literasi dan kemandirian finansial masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif dan pemaparan rencana kerja TPAKD 2026. Hasil pertemuan ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (Mhu).

Bagikan berita ini