PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menekankan sejumlah titik berat dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa perubahan anggaran ini diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas.
Menurut Leonard, terdapat tiga faktor utama yang mendorong perubahan anggaran. Pertama, langkah antisipasi inflasi yang masih berpotensi meningkat akibat tekanan harga pangan dan energi. Kedua, pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan. Ketiga, penyesuaian atas perubahan pendapatan daerah, baik dari opsen pajak yang kini dialihkan dari kabupaten ke provinsi dengan besaran berbeda, maupun dari transfer pusat yang ikut terdampak situasi global.
“Pendapatan kita juga menurun karena faktor global, termasuk transfer pusat yang berkurang. Hal ini tentu berpengaruh langsung pada kemampuan fiskal daerah,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).
Dalam arah kebijakan perubahan APBD, Leonard menegaskan bahwa program non-prioritas akan ditunda atau dikurangi. Sebaliknya, anggaran akan difokuskan pada program yang selaras dengan visi-misi Gubernur terpilih dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Yang kita prioritaskan adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi. Termasuk juga antisipasi perubahan iklim seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memang harus mendapat perhatian khusus,” tegasnya.
Leonard juga mengonfirmasi bahwa hampir seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami pemotongan signifikan sebagai konsekuensi dari penyesuaian transfer ke daerah. Dampaknya, sejumlah proyek infrastruktur yang sudah direncanakan tidak bisa terlaksana secara penuh. “Pasti ada proyek yang terdampak. Dari target yang ditetapkan tentu tidak tercapai sepenuhnya. Tapi kita berharap tetap bisa difungsionalkan, meski tidak maksimal seperti kontrak reguler,” jelasnya.
Salah satu sektor yang paling terdampak adalah pembangunan jalan. Ia menyebut ada 1–2 ruas jalan yang terkena dampak langsung dari pengurangan anggaran. “Intinya, kita tetap memastikan jalan tersebut bisa dilewati meski kualitas pengerjaan belum optimal karena keterbatasan dana,” tambahnya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemprov Kalteng tetap menekankan pentingnya fungsi infrastruktur. Leonard menegaskan, meskipun pembangunan tidak maksimal, setidaknya aksesibilitas masyarakat tidak terganggu. “Kalau ada yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, setidaknya jalan-jalan tetap bisa difungsionalkan meskipun belum dalam kondisi mantap,” pungkasnya. (daw)
