Palangka Raya, kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (26/5/2025). Kalteng diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, dengan dihadiri para kepala daerah se-Indonesia baik secara daring maupun luring.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok), terutama menjelang hari besar keagamaan dan musim panen.
“Saya minta kepala daerah tetap aktif dalam pengendalian inflasi, khususnya menjelang momen besar yang rawan lonjakan harga,” ujar Tito.
Data nasional per April 2025 menunjukkan inflasi tahunan (Y-on-Y) sebesar 1,95 persen, sementara inflasi bulanan (Month-to-Month) tercatat 1,17 persen. Pemerintah pusat mengapresiasi daerah yang berhasil menekan inflasi dan mendorong daerah lainnya untuk memperkuat langkah-langkah strategis seperti operasi pasar, subsidi ongkos angkut, dan optimalisasi anggaran belanja tidak terduga.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I 2025 tercatat 4,87 persen, dengan target nasional mencapai 8 persen pada 2029 sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Capaian ini, kata Tito, hanya bisa dicapai lewat sinergi pusat dan daerah.
Untuk Kalimantan Tengah, pertumbuhan ekonomi pada TW I 2025 berada di angka 4,04 persen, masih berada di bawah Provinsi Maluku Utara (34,58 persen) dan Papua Barat (25,53 persen) sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi.
Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa deflasi terjadi pada Januari–Februari karena faktor diskon tarif listrik PLN prabayar, sementara Maret–April kembali mengalami inflasi akibat perayaan hari raya dan normalisasi tarif.
“Inflasi year-on-date (y-o-d) April sebesar 1,56 persen. Ini lebih rendah dibanding 2022, namun lebih tinggi dari 2023 dan 2024. Perlu jadi perhatian karena akan berdampak ke inflasi tahunan,” kata Pudji.
Pudji juga membeberkan lima provinsi dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, yakni Papua Tengah, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya, dipicu oleh komoditas cabai rawit dan cabai merah. Sedangkan lima provinsi dengan penurunan IPH terbesar adalah NTB, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bangka Belitung. (daw)
